Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pimpinan Komisi VIII DPR RI Dukung BPKH Gandeng KPK untuk Kawal Pengelolaan Dana Haji

Pimpinan Komisi VIII DPR RI Dukung BPKH Gandeng KPK untuk Kawal Pengelolaan Dana Haji Kredit Foto: BPKH
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyambut baik upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk mitigasi korupsi terhadap dana kelolaan haji. 

"Menurut saya langkah BPKH sudah tepat menggandeng KPK adalah upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana umat yang dititip ke BPKH. Sebab bisa saja, tidak ada unsur kesengajaan, misalnya hanya keinginan melakukan terobosan, namun melanggar regulasi," kata Ashabul Kahfi dalam keterangannya, Senin (9/1/2023). 

"Semua kebijakan BPKH, untuk investasi harus terukur dan tidak melanggar hukum. Jadi langkah ini sangat tepat," tambah dia.

Baca Juga: BPKH Kolaborasi dengan KPK untuk Mengawal Dana Haji Yang Transparan dan Akuntabel

Langkah itu, lanjutnya juga dapat memberikan rasa aman secara psikologis terhadap jamaah calon haji. Dengan begitu calon haji semakin yakin, dana yang mereka titipkan betul-betul dijaga, dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH.

Namun, ia juga berpesan kepada BPKH agar terus melakukan inovasi investasi dalam pengembangan kelolaan dana umat yang mencapai Rp.165 triliun.

"Namun langkah kehati-hatian, jangan sampai juga membuat BPKH miskin inovasi untuk mengembangkan dana umat. Ini PR utama BPKH periode ini. Bagaimana hasil investasi bisa menopang pembiayaan haji secara berkelanjutan, bisa investasi di ekosistem ekonomi haji dan umrah,"ujarnya.

Baca Juga: Langkah Transformasi BPKH Meluncurkan Platform Digital untuk Pelaku Bisnis Penyelenggaraan Haji 

Sebagai informasi, BPKH berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (5/1/2023) lalu. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai investasi di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan, mengingat banyaknya jamaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umrah. 

BPKH berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: