Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Megawati Sebut Penentuan Capres adalah Urusan Mutlak Miliknya, Refly Harun: Partainya Dipersonalisasi!

Megawati Sebut Penentuan Capres adalah Urusan Mutlak Miliknya, Refly Harun: Partainya Dipersonalisasi! Kredit Foto: Instagram/Refly Harun
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan penentuan siapa sosok calon presiden (capres) yang akan diusung partainya adalah hak prerogatif dirinya sendiri.

Ini disampaikan Mega saat membawakan pidato di acara HUT PDIP ke-50. Ia juga meyakini, banyak pihak sedang menunggu partainya mengumumkan capres dalam momen ulang tahun emas partainya tersebut. 

"Ya, nanti dulu (pengumuman capres). Memangnya aku situ, tepuk tangan, mau tergiur umumkan? Nggak!" tegas Megawati.

Baca Juga: Presiden Jokowi Senang, Capres PDIP Adalah Kader Partai Sendiri, Benarkah Mengarah ke Ganjar Pranowo?

Megawati menjelaskan, sebagai ketum yang terpilih di kongres partai, maka menjadi kewenangannya untuk mencalonkan kandidat capres.

"Mesti keren, kan? Saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan, lah, ketum terpilih hak prerogatif siapa yang akan dicalonkan. Saiki nungguin (pengumuman capres). Nggak ada, ini urusan gue," sambung Presiden ke-5 RI ini.



Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun melihat adanya cara tak lazim di PDIP. 

“This the Rolling party ya, partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019. Tetapi ya memang persoalannya adalah tradisi berdemokrasinya ya yang tidak lazim,” kata Refly melansir dari youtube channelnya, Rabu (10/01/22). 

Baca Juga: Misteri Capres PDIP Lagi-lagi Masih Belum Terpecahkan, Ganjar Sabar: Bu Mega Sudah Nyampaikan Kan?

“Saya tidak mengatakan keliru tetapi tidak lazim. Kenapa? karena ya partai itu dipersonalisasi, dipersonifikasi, padahal yang namanya partai itu cirinya adalah demokrasi,” tambah dia.

“Demokrasi itu ya pemerintahan oleh rakyat yang berkuasa itu mestinya members of the political party, apalagi nama partainya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP,” kata dia. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: