Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat Jakarta Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Pj Bupati Muna Barat

Masyarakat perwakilan dari Kabupaten Muna Barat yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat-Jakarta (IMPMB-Jakarta) meminta Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) segera memanggil, memeriksa, dan menangkap Plt Bupati Muna Barat, Bahri, karena diduga melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah Kabupaten Muna Barat

“IMPMB Jakarta juga meminta KPK untuk secepatnya memanggil saudara Bahri karena di duga terlibat dalam kelompok mafia unit layanan pengadaan di Kabupaten Muna Barat,” tegas Raja Olan, koordinator lapangan IMPMB-Jakarta, saat berdemonstrasi damai di depan kantor Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/23), 

Menurutnya, program-program kerja yang dijalankan oleh Bahri, menurut IMPMB Jakarta, tidak efektif dan lebih kepada mengejar popularitas juga pencitraan masyarakat Muna Barat semata.  

IMPMB Jakarta juga menduga PJ Bupati Muna Barat bekerja sama dengan mafia lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Baca Juga: Wow! Pusaran Dana Kasus Lukas Enembe Fantastis, KPK: Rekening Rp76,2 M, Emas Batangan, Hingga Mobil Mewah Disita

Sebelumnya, IMPMB Jakarta telah menyampaikan aspirasi damai kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam aksinya, mereka memberikan ultimatum agar tidak memperpanjang masa jabatan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat. 

“Kami percaya bahwa Kemendagri di bawah pimpinan Bapak Tito Karnavian sangat tegas dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, kami juga mendesak agar Kemendagri segera memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat,” jelas isi surat yang disampaikan IMPMB Jakarta kepada Kemendagri sepekan lalu.

Selain alasan di atas, ada banyak faktor lain yang menjadi alasan kenapa IMPMB Jakarta meminta Kemendagri untuk memberhentikan Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat.

“Kami telah menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami akan mempertanyakan hasil demo minggu lalu di Kemendagri apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak. Apabila Kemendagri tidak segera mencopot Bahri sebagai PJ Muna Barat, beliau akan menyalahgunakan kekuasaan agar dapat ikut maju sebagai calon Bupati 2024, dan kami menduga tidak akan ada kemajuan yang terjadi di Muna Barat,” jelas perwakilan IMPMB.

Baca Juga: Eks KPK Soroti Tajam Mantan Terpidana Korupsi yang Kembali Masuk Parpol: Komitmen Memberantas Korupsi Berada di Titik Kritis!

Menurut IMPMB, KPK harus segera fokus ke Muna Barat karena ada dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek 2022, di mana ada dugaan setoran fee sebesar 20-25% kepada PJ Bupati yang disetor kepada oknum salah satu Kabid di Dinas PU berinisial AA dan setoran fee ke pada Kabag ULP.

IMPMB menduga ada permainan dalam proses tender proyek di Kabupaten Muna Barat. Untuk itu, mereka minta KPK segera melakukan penyelidikan. “Dugaan proyek di Kabupaten Muna Barat diduga tidak selesai proses pengerjaannya, tetapi tetap dilakukan PHO dan faktanya di lapangan setelah 31 Desember 2022, pekerjaan proyek yang belum selesai tetap dilaksanakan dan melanggar kontrak,” tutupnya.