Bilang Xi Jinping Harus Belajar Hitung-hitungan, Enggak Kaget Eks Sekjen NATO Berani Pasang Badan buat Taiwan

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen pada Kamis (12/1/2023) menyerukan pengiriman senjata ke Taiwan "sekarang" untuk mencegah dugaan serangan China di pulau itu dan menjelaskan kepada Beijing potensi keterbatasan ekonomi yang akan dihadapi jika terjadi serangan.

"Politisi Eropa harus berhenti mengirimkan sinyal yang beragam. China bergantung pada ekspor ke pasar global untuk mendorong pertumbuhannya. China jauh lebih terikat dalam rantai pasokan global daripada Rusia, jadi menguraikan konsekuensi ekonomi dari serangan sebelumnya dapat bertindak sebagai pencegah yang kuat," tulis Rasmussen untuk Financial Times.

Baca Juga: Nah Lo, Dibongkar Perwira Taiwan Sendiri: Interaksi Militer dengan NATO Nyata Adanya

“Untuk menjadi pencegah yang efektif, kita harus memberi Taiwan senjata yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri sekarang. Xi Jinping harus menghitung bahwa biaya invasi terlalu tinggi.”

Rasmussen meminta perhatian pada kemungkinan eskalasi di sekitar Taiwan dan pelajaran yang didapat dari konflik Ukraina untuk menghadapi Beijing.

Mantan sekretaris jenderal itu percaya bahwa cara paling penting untuk mencegah China bergerak di Taiwan "adalah dengan memastikan kemenangan Ukraina dalam konflik saat ini."

Jika tidak, operasi militer khusus Rusia akan menjadi "preseden yang berbahaya", mendorong Beijing untuk "mendapatkan wilayah dan membangun status quo baru dengan paksa."

Situasi di sekitar Taiwan meningkat setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu pada awal Agustus. Beijing mengutuk perjalanan Pelosi, yang dianggap sebagai isyarat dukungan untuk separatisme, dan meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau itu.

Terlepas dari kenyataan ini, beberapa negara, termasuk Prancis, AS, Jepang, dan lainnya, telah mengirimkan delegasi mereka ke pulau itu, yang semakin meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.

Taiwan telah diperintah secara independen dari Cina daratan sejak 1949. Beijing memandang pulau itu sebagai provinsinya, sementara Taiwan --sebuah wilayah dengan pemerintah terpilihnya sendiri-- menyatakan bahwa itu adalah negara otonom tetapi berhenti mendeklarasikan kemerdekaan.

Beijing menentang setiap kontak resmi negara asing dengan Taipei dan menganggap kedaulatan China atas pulau itu tidak dapat disangkal.