Atasi Keterbatasan APBN, Menhub Budi Dorong Pemda Bersinergi Bangun Infrastruktur Transportasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, kata Budi diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal. 

“Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat hadir pada kegiatan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Waspada Efek Abu Vulkanik Gunung Kerinci dan Gunung Marapi, Kemenhub Siaga Amankan Bandara

Budi mengungkapkan  sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah untuk mendukung program di sektor transportasi diantaranya yaitu: dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan block seat / subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah, serta dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi ataupun buy the service, dan lain sebagainya.

“Tol laut yang semula hanya 29 titik, telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun. Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan, sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis, dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri,” jelas Menhub.

Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non APBN  melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sejumlah infrastruktur transportasi di beberapa daerah yang telah berhasil dibiayai melalui skema creative financing diantaranya: melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) di Bandara Sentani, Tjilik Riwut, Fatmawati, Hanandjoeddin, Raden Inten, dan melalui skema KPBU diantaranya yaitu: Pelabuhan Patimban, Kereta api Makassar-Pare-pare, dan yang akan datang akan dilakukan di Bandara Kediri dan Proving Ground Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berstandar Internasional di Bekasi.

Baca Juga: Gandeng Anies Habis Enak Sama Jokowi, Karakter Surya Paloh Dikuliti: Dia Gampang Pindah Haluan...

Lebih lanjut Menhub menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah. Untuk itu, pembangunannya harus dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil.