Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dorong Lapangan Kerja Tercipta Luas, Menko Airlangga: Investasi Jadi Kunci

Dorong Lapangan Kerja Tercipta Luas, Menko Airlangga: Investasi Jadi Kunci Kredit Foto: Kemenko Perekonomian
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kunci dalam menciptakan lapangan kerja di 2023 bergantung pada investasi.

"Nah artinya, kalau investasi berarti harus ada iklim yang baik. Dan iklim yang baik tentu salah satunya adalah kepastian hukum," kata Airlangga, dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (19/1/2023).

Baca Juga: Ini Strategi Bahlil Kejar Target Investasi Rp1.400 triliun

Menurut Airlangga, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mendorong lapangan kerja itu yakni dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja, sehingga kepastian di sektor itu jelas dan akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan investasi, kaitan eratnya dengan lapangan kerja," ungkap Airlangga.

Airlangga berharap Perppu Cipta Kerja dapat memberikan kepastian bagi investor dan dunia usaha, serta mendorong investor domestik melakukan ekspansi usaha. Selain itu, ia juga berharap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

"Karena UMKM mewakili daya beli dari masyarakat. Indonesia punya ekonomi lebih dari 54% tergantung dari domestic power. Nah, domestic power consumption yang kita dorong dengan mendorong UMKM supaya segera naik kelas," tuturnya.

Baca Juga: Dukung Presiden Jokowi Hilangkan Hambatan Investasi di Daerah, Pakar Kebijakan Publik Dorong Debirokratisasi

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan, dalam APBN 2023, pemerintah akan menjaga defisit anggaran agar di bawah 3%, sehingga investasi menjadi hal yang penting.

"Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah investasi yang Rp1.400 triliun. Sehingga betul-betul kita harus ada kepastian hukum dan betul-betul harus pemerintah ini prudent untuk menjalankan kebijakan perekonomian," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: