INDEF: Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Harus Perhatikan Sektor yang Belum Pulih

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga telah menetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Ia mengungkapkan sebagian besar kebutuhan alumina masih impor, sehingga pembangunan smelter di dalam negeri menjadi prospek yang menjanjikan.

Menanggapi hal itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kebijakan tersebut tidak serta-merta akan berimbas pada dinamika pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meski tetap akan berpengaruh terhadap neraca dagang Indonesia.

"Memang pelarangan ekspor tentu akan mempengaruhi kinerja neraca dagang tapi juga kita perlu melihat bagaimana kinerja dari komoditas lain di luar bauksit," ungkapnya.

Menurut Yusuf, pelarangan bauksit itu harus dilihat dengan perspektif jangka panjang. "Yang perlu dilihat dari kebijakan ini adalah dampak jangka panjang yang diharapkan karena kita tahu bahwa proses dari hilirisasi adalah menambah nilai tambah suatu produk untuk menjadi lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya," tambahnya.

Berkaca pada kebijakan pelarangan ekspor nikel, kebijakan itu tidak serta-merta mempengaruhi kinerja ekspor nikel pada satu tahun, tetapi baru berdampak pada 3-4 tahun setelahnya.

"Diharapkan dengan semakin banyak smelter proses dari pelarangan, biji bauksit ini bisa diolah di dalam negeri sehingga nanti diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih besar," pungkasnya.