Komisi XI DPR Dukung Arahan Presiden soal Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrim

“Kalau misalnya arahan dari pemerintah pusat itu memanfaatkan untuk memaksimalkan dana desa, saran saya kalau bisa dana desa itu memang diputar di desanya masing-masing untuk menggerakkan ekonominya,” sambungnya.

“Jangan misalnya dana desa kemudian belanjanya semuanya harus masuk kota atau masuk ke ibukota provinsi kabupaten padahal misalnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk belanja Pemerintah desa itu ada di desanya ini juga yang saya kira perlu menjadi perhatian,” tambangnya lagi.

Lanjut Uskara, instruksi atau kebijakan yang selama ini mengatur terkait dengan dana desa bisa dipermudah, sehingga kondisi desa masing-masing bisa berkreasi. “Tinggal diatur saja, supaya dana desa itu benar-benar maksimal untuk meningkatkan atau menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.

Untuk itu, Uskara meminta agar APBN secara maksimal bisa segera dibelanjakan, dan jangan dikubur atau kemudian ditumpuk berbulan-bukan baru dibelanjakan, karena dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini memang belanja pemerintah menjadi penggerak utama untuk bisa menggerakkan ekonomi bangsa.

“Jadi saran kita adalah bagaimana supaya belanja ini bisa segera terealisasi, kalau bisa bulan satu ini belanja APBN terutama belanja-belanja modal itu sudah jalan,” sarannya.

“Saya kira itu memang yang sangat dibutuhkan dalam kondisi ekonomi yang akan kita hadapi di 2023 ini. Saya kira memanfaatkan secara maksimal APBN dan APBD yang ada supaya masyarakat yang selama ini rentan menjadi miskin atau yang berada dalam garis kemiskinan itu bisa tertolong dengan kondisi ekonomi yang ada melalui penganggaran dari pemerintah,” tutupnya.