PDIP Jabar Dorong Pemerintah Pusat Bentuk 8 Wilayah Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

DPD PDIP Jawa Barat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan 8 Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat (Jabar). Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan bukan hanya Provinsi Papua saja yang bisa melakukan DOB. 

Tentunya, hal tersebut dilakukan Pemerintah Pusat berdasarkan urgensi dari berbagai macam aspek seperti historis, sosiologis, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. 

Baca Juga: Politikus PDIP Duluan Ngomong 'Hasrat Firaun' Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jauh sebelum Cak Nun

"Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian harus ada dorongan atau kinerja yang dilakukan agar bagaimana Pemerintah Pusat pada akhirnya mencabut moratorium DOB Jawa Barat," tegas Ono kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Dialog Publik dengan tema "Mengawal Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru di Jawa Barat," di kantor DPD PDIP Jabar, Kita Bandung, Selasa (24/1/2023).

Dialog publik ini dihadiri oleh unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan In Jabar UNPAD serta perwakilan dari 8 wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pemdaprov Jabar sebagai calon daerah otonomi baru. 

Anggota DPR RI ini menilai wilayah Jabar adalah provinsi dengan berbagai permasalahan dasar di antaranya kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, misalnya Jatim, sudah 38 Kabupaten/Kota dan Jateng 24 Kabupaten/Kota, sedangkan Jabar baru 27 Kabupaten/Kota sehingga DOB menjadi salah satu rumus untuk mengelola pemerintahan, mengentaskan kemiskinan, pemerataan pembangunan yaitu melalui mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun, kedelapan wilayah itu antara lain Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. 

"Dalam konsep mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus ada pembentukan DOB," tegasnya.

Ke depannya, kata Ono, akan banyak langkah-langkah yang disiapkan PDIP, khususnya dalam meyakinkan Pemerintah Pusat (Presiden beserta para menteri, DPR RI, dan DPD RI) bahwa Jabar harus menjadi prioritas daerah untuk beberapa wilayah yang sudah diusulkan untuk segera menjadi Daerah Otonomi Baru. 

Baca Juga: Gulirkan Program Penghijauan Nasional, PDIP Jabar Tanam 50 Ribu Pohon di 27 Kota/Kabupaten

Untuk itu, DPD PDIP Jabar membentuk satgas khusus (Satgasus) percepatan pembentukan DOB untuk mengawal hasil rekomendasi pada dialog publik ini yang diketuai Bedi Budiman sekaligus Ketua Komisi I DPRD Jabar. 

"Langkah awal yang akan dilakukan Satgasus tersebut di antaranya merumuskan hasil dialog publik dengan membuat resume yang mana akan menjadi lampiran dalam surat DPD yang akan disampaikan juga ke DPP partai, ketua Fraksi DPR RI, Ketua DPR RI serta Kementerian," pungkasnya.