Masalah Laut China Selatan Bikin Gerah, Presiden Filipina Titip Pesan Ini ke China

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengusulkan kepada China agar setiap konflik baru di Laut China Selatan dapat diselesaikan oleh pejabat tingkat menteri luar negeri.

Marcos mengatakan kepada jaringan TV Filipina dalam sebuah wawancara bahwa Presiden China Xi Jinping menyetujui proposalnya dalam pembicaraan mereka di Beijing awal bulan ini.

Baca Juga: Rezim Xi Jinping Terancam? Begini Ramalan Pakar Soal Gerakan Protes Anti-pemerintah China!

Kedua belah pihak dikatakan sedang menyelesaikan rinci pengaturan tersebut. Namun belum ada reaksi langsung dari pejabat China.

Usulan Marcos bahwa diplomat tertinggi kedua negara memimpin Mekanisme Konsultasi Bilateral, yang saat ini ditangani oleh diplomat tingkat menengah.

Pada 2017, negara tetangga Asia meluncurkan pembicaraan diplomatik reguler yang disebut Mekanisme Konsultasi Bilateral untuk membahas insiden di perairan yang disengketakan. Ini juga berisi bahasan untuk mencegah eskalasi saat membahas aspek lain dari hubungan mereka.

Menurut Marcos melibatkan menteri luar negeri kedua negara memungkinkan tanggapan yang lebih cepat terhadap konflik di laut yang disengketakan jika terjadi.

"Usulan saya adalah kita membawa kelompok bilateral itu ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Marcos.

Ia juga akan meminta duta besar Filipina untuk Cina menjadi bagian dari pembicaraan tingkat tinggi tersebut.

"Saya menjamin Anda bahwa jika ada keputusan yang perlu diambil, salah satu dari mereka dapat mengangkat telepon dan berbicara dengan saya dan dalam lima menit kita akan mengambil keputusan," kata dia.

Marcos mengatakan Xi menyetujui proposalnya dan meminta menteri luar negeri Cina untuk membahas pengaturan baru tersebut dengan pejabat Filipina.

"Saya pikir jika presiden, Presiden Xi, mengeluarkan perintah bahwa 'kami tidak akan melakukan itu lagi, kami akan melakukan sesuatu yang lain,' maka saya pikir itu akan terjadi. Saya pikir rantai komandonya cukup solid,” kata Marcos.

"Kami akan dapat melaporkan pelanggaran apa pun terhadap kesepakatan apa pun yang kami sepakati," imbuhnya.

Kendati begitu, masih harus dilihat apakah China akan melonggarkan tindakannya yang semakin agresif di perairan yang disengketakan dan mundur dalam konflik baru atau tidak.

Beijing telah menolak dan terus menentang keputusan 2016 oleh pengadilan arbitrase yang didukung PBB yang membatalkan klaim teritorialnya yang luas atas dasar sejarah di Laut China Selatan.