Jokowi Bilang Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun di Era Anies, Said Didu Langsung Doa: Ya Allah Jangan Beri Kami Pemimpin Pembohong

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung menuai sorotan karena menganggap proyek tersebut sudah mangkrak selama 6 tahun, yakni saat masa kepemimpinan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini ditanggapi oleh Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menilai Jokowi sedang berbohong. Pasalnya, dalam akun Twitter resmi Kementerian PUPR menyebut proyek sodetan Sungai Ciliwung ini sudah dikerjakan pada tahun 2021.

Baca Juga: Pak Bas Puji Heru yang Bereskan Proyek Sodetan Ciliwung Sambil Nyentil yang 6 Tahun Nggak Ngapa-ngapain, Kalau Anies Ngapain?

"Ya Allah janganlah berikan kepada kami pemimpin pembohong karena sumber segala kejahatan adalah KEBOHONGAN," kata Said Didu dikutip dari Fajar.co.id akun Twitter pribadinya, Rabu (24/1/2023).

Diketahui, Kementerian PUPR pernah menyebut pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kaget Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat mangkrak di era Anies Baswedan.

Jokowi, yang pada Selasa (24/1/2023) mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak disentuh selama 6 tahun, termasuk lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur.

Baca Juga: Ribuan Kades Beraksi Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Said Didu Ungkap Agenda Tersembunyi: Pidato Megawati di HUT PDIP...

"Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi saat meninjau proyek tersebut.

Jokowi mengakui bahwa proyek ini terhenti selama enam tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan, yang nota bene adalah tanggung jawab pemerintah Ibu Kota. Adapun dana untuk pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat.