Sukseskan Pemilu, 1.300 Petugas PPS Dilantik Mulai Laksanakan Tugas

Persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Terbaru tahapan persiapan sudah memasuki pelantikan Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Sebanyak 1.300 Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik yang akan disebar di 435 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bogor, bertugas menciptakan pesta demokrasi yang aman, nyaman, suskes dan kondusif di Kabupaten Bogor. 

Pelantikan 1.300 petugas PPS dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni dan didampingi oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan di PT PMLI/Pelindo Pembelajaran dan Logistik Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kemarin.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan, seluruh petugas PPS tidak hanya fokus menyukseskan penyelengaraan Pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten dan kecamatan saja, juga fokus hingga tingkat desa. 

“Untuk itu sosialisasi, pengamanan, dan sistem pelaksanaannya harus lebih maksimal lagi,” ucapnya. Ia juga meminta kepada seluruh petugas PPS untuk aktif melakukan sinergitas dengan seluruh petugas baik TPS hingga PPK guna menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu tahun 2024, serta meminimalisasi terjadinya konflik dan gesekan terutama ditingkat TPS.

“Ini harus kita perhatikan, edukasi, literasi pemahaman tentang peraturan harus benar-benar massif dilakukan, bahkan berikan buku saku supaya lebih paham,” ungkapnya.

Beberapa tugas PPS antara lain, menyiapkan dengan baik semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pemungutan suara, menjamin aksesibilitas bagi pemilih dengan keterbatasan fisik atau non-fisik.

Kemudian memastikan daftar pemilih valid dan update, melaksanakan proses pemungutan suara sesuai peraturan, aman dan tertib, mengawasi ketat terhadap aktivitas yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menerangkan, terdapat 200 PPK, 120 kesekretariatan dan 1.300 petugas PPS akan disebar ke 435 desa/kelurahan se-Kabupaten Bogor. Hal ini guna membantu PPK dalam melakukan rekrutmen pantarlih, pemetaan TPS, dan membantu memverifikasi faktual DPD.

“Kabupaten Bogor memerlukan penyelenggara orang-orang yang benar-benar memiliki 12 asas penyelenggara karena Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten yang memiliki DPT terbesar se-Indonesia. Ini merupakan tantangan yang berat bagi KPU, untuk bisa menyinergikan dan menyolidkan teman-teman tapi dengan aturan,” imbuhnya.