Rencana Kenaikan Biaya Haji Buat Gaduh Masyarakat, Pengamat Sebut Beberapa Kekacauan Pengelolaan Haji oleh Pemerintah, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Usulan kenaikan biaya ibadah Haji mendadak jadi kehebohan di tengah publik mengingat besaan kenaikkan yang sampai puluhan juta. Ongkos haji diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) naik 74 persen tahun ini dari Rp39,8 juta tahun lalu menjadi Rp69,1 juta.

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat mengungkapkan kenaikkan tersebut tidak masuk akal.

“Kenaikan tersebut tidak masuk akal di saat publik sedang berat-beratnya diuji oleh living cost yang semakin naik dan ancaman kehilangan pekerjaan serta resesi ekonomi 2023,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (26/1/23).

Menurut Achmad, Seolah-olah pejabat yang mengurus haji tidak memahami beratnya penderitaan umat atau masyarakat.

“Sampai-sampai kami menulis kenapa untuk ibadah dipersulit namun untuk investor asing dipermudah,” ungkapnya.

Baca Juga: Ada Indikasi Ketidakadilan yang Melibatkan Tenaga Kerja China di Bentrokan Morowali, Anwar Abbas Minta Pemerintah Berbenah: Menyakiti...

Achmad pun mencatat beberapa kekacauan narasi yang dikeluarkan pemerintah dalam masalah biaya ibadah haji ini.

Kenaikkan Biaya Haji yang Lompat Jauh

Menurut Achmad, selama ini Jamaah Haji Indonesia tidak mengalami kenaikan signifikan sejak 2014. Rerata kenaikan ongkos haji hanya 0.83% dalam kurun 2014-2019. Kenaikan sejak Menag dipimpin Yaqut menyebabkan rerata kenaikan menjadi melompat tinggi yaitu 43,35 persen. Yang terbesar adalah tahun 2023 ini lebih dari 73 persen.

“Ini menimbulkan pertanyaan apakah menag berpihak pada umat jika kemampuannya cuma menaikan ongkos haji tiap tahun,” ujarnya.

Pengelola Tidak Bekerja dengan Baik

Baca Juga: Ongkos Ibadah Haji Mau Dinaikkan Sampai Puluhan Juta, Pengamat Minta Pemerintah Kreatif dan Tidak Malas, Simak!

Achmad menilai, Bila badan pengelola keuangan haji bekerja dengan baik, seharusnya Jamaah haji yang sudah menabung 25 juta untuk pendaftaran haji dalam kurun 20 tahun mendapatkan nilai manfaat sehingga setoran 25 juta tersebut menjadi Rp168,2 juta (dengan asumsi rate of return investment 10 persen pertahun).

Dengan dana Rp168,2 juta tersebut jamaah haji tidak perlu menambah setoran lagi bahkan setoran awal tersebut bisa membantu jamaah lain untuk diberangkatkan.

Investasi yang Tak Dikelola dengan Baik

Dana kelolaan haji tiap tahun bertambah, kini pada akhir tahun 2022 tercatat dana kelolaan haji sekitar Rp167 Triliun. Dilaporkan BPKH nilai manfaat dari dana kelolaan tersebut  di tahun 2021 hanya 9 triliun.

Ini artinya rate of return investment BPKH rendah sekali yaitu hanya 5,4 persen. Ini yang menyebabkan pada 2027 nanti nilai manfaat akan habis dan akhirnya dapat menggerus dana tabungan haji.

Rendahnya imbal hasil investasi oleh BPKH disebabkan salah pengelolaan tabungan haji.

BPKH agak malas dengan menempatkan 70 persen dari Rp167 triliun atau sekitar Rp116,9 triliun di SBSN. SBSN adalah surat berharga syariah nasional yang diterbitkan Menkeu untuk membiayai APBN termasuk proyek infrastruktur dengan imbal hasil 5,95% bersifat fixed (tetap) per tahun.

Selain SBSN, BPKH juga menempatkan pada Sukuk Dana Haji Indonesia, produk layanan perbankan syariah dan penempatan investasi langsung yang returnnya sebenarnya cukup tinggi. Namun karena jumlahnya kecil 30% dari dana kelolaan maka tidak dapat mentopup nilai manfaat untuk ibadah haji.

Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH menikmati gaji tinggi sekitar 100-150 juta per bulan per orang, namun dengan nilai manfaat bagi jamaah haji yang kecil sekali.

Tabungan haji lebih banyak digunakan untuk menggaji BP BPKH daripada untuk melayani jamaah.

Badan Pelaksana BPKH bergaji tinggi namun kemampuannya dalam pengelolaan dana haji diinvestasikan di SBSN yang returnnya rendah. Amat memalukan.

Memang benar, bahwa pengelolaan dana haji diatur UU harus berprinsip syariah, berhati-hati dan konvensional. Namun juga harus mengedepankan kemanfaaat yang sebesar-besarnya untuk jamaah haji.

BPKH seolah-olah tersandera oleh Kementerian Keuangan dimana investasi mereka mayoritas hanya di SBSN saja dengan rate 5,5%.

Dana kelolaan Haji Terus Naik

Baca Juga: Gibran bin Jokowi Lebih Baik Jangan Maju di Pilgub DKI, Disebut Bakal Berhadapan dengan Sosok yang Nggak Main-main, Siapa? Ternyata...

Terakhir tercatat 167 triliun. Namun Rasio NM/DK kecil sekali hanya 5,5-6 persen di tahun 2021. ini menunjukan BPKH tidak mengelola dengan baik, tidak memahami bagaimana optimalisasi keuangan syariah dengan baik.

Nilai Manfaat yang Diberikan Sekitar 8-9 triliun di 2021

Meski ada kenaikan 3 tahun terakhir 2019 (7.3 T) namun kenaikan kecil sekali tidak pantas disebut badan pengelola keuangan haji jika hanya menempatkan dana kelolaan haji di SBSN saja.

Investasi BPKH Tidak Kreatif

Dana kelolaan Rp167 triliun mayoritas ke Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN yang ternyata returnnya kecil. SBSN digunakan tidak memiliki return yang tinggi. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.

Biaya operasional BPKH

Baca Juga: Kemenperin Minta Rapat dengan DPR Ditunda Soal Bentrokan Berdarah PT GNI, Mulyanto PKS Kecewa: Banyak yang Harus Dibicarakan

Proyek kemaslahatan umat pun perlu dievaluasi disaat sudah menjamur sekolah edukasi-edukasi islam seperti pembangunan embarkasi di berbagai daerah, gedung manasik, madrasah dan rehabilitasi PTKIN. Sementara Biaya operasional BPKH tergolong besar meski ada sedikit penurunan. Biaya operasional dibagi nilai manfaat sebesar 2.02 persen (2020) meski pernah 7.06% di tahun 2016.