Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ini Sikap Muhammadiyah, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penghapusan jabatan kepala daerah setingkat gubernur oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jadi sorotan banyak pihak.

Mengenai hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta seluruh pihak agar fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Fokus, amankan, pastikan Pemilu 2024 14 Februari 2024 oleh seluruh komponen bangsa," kata Haedar di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin (6/2/2023).

Haedar menyebut, gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan lebih baik jika diagendakan pasca-Pemilu 2024. Termasuk pembahasan wacana penghapusan jabatan gubernur tersebut. Menurutnya, gagasan itu tidak harus dilakukan menjelang pemilu saat ini.

"Fokus kami PP Muhammadiyah sekarang semua fokus ke (Pemilu) 2024, sebagaimana yang sudah menjadi komitmen. Hal-hal yang ingin terjadi perubahan reformasi dan macam-macam, sudah lah diagendakan setelah itu," ujar Haedar.

Baca Juga: Ada Indikasi Ketidakadilan yang Melibatkan Tenaga Kerja China di Bentrokan Morowali, Anwar Abbas Minta Pemerintah Berbenah: Menyakiti...

Meski begitu, Haedar menegaskan bahwa tiap gagasan yang dikeluarkan harus melalui kajian akademik. Terlebih terkait sistem dan proses ketatanegaraan, yang mana menyangkut masa depan bangsa.

"Tapi agendanya harus betul-betul kolektif kebangsaan, jangan setiap ada gagasan lalu muncul menjadi keputusan tanpa ada kajian akademik yang luas. Karena apa? Ini menyangkut masa depan bangsa," tegasnya.  

Haedar mengimbau agar seluruh pihak agar mengamankan dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Gagasan-gagasan yang berpotensi menimbulkan perpecahan diminta agar dikesampingkan.