"Bahkan, kalau mau berinfak, bersedekah untuk bangsa ini, para elite negara dan pimpinan partai politik ya turunkan lah satu tensi, hal-hal yang kontroversial, yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif," tutur Haedar.
"Bisa diredam berbagai pertentangan, dan kuncinya para tokohnya baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas," kata Haedar menambahkan.
Seperti diketahui, wacana untuk menghapus jabatan gubernur bergulir di publik. Usulan penghapusan tersebut dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar pada Senin (30/1/2023). Presiden Joko Widodo pun merespons dengan menyebut usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur masih perlu dikaji secara mendalam.
"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya, boleh-boleh saja, namanya usulan. Tapi, perlu semuanya kajian,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement