Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pakar Konstruksi Heran dengan Kekuatan Bangunan di Turki: Kalau Dilihat-lihat Kualitasnya Kelas...

Pakar Konstruksi Heran dengan Kekuatan Bangunan di Turki: Kalau Dilihat-lihat Kualitasnya Kelas... Kredit Foto: Reuters/Ihlas News Agency

Setelah gempa pada tahun 2011 yang menewaskan ratusan orang, perdana menteri Turki saat itu, Recep Tayyip Erdogan, menyalahkan konstruksi yang buruk atas tingginya angka kematian.

"Kota, pembangun, dan pengawas sekarang harus melihat bahwa kelalaian mereka sama dengan pembunuhan," tegas Erdogan, saat itu.

Baca Juga: Menyayat Hati! Seorang Ayah di Turki Genggam Erat Tangan Putrinya yang Memucat

Arsitek dan perencana kota di negara itu telah lama memperingatkan bahwa aturan bangunan yang terkait dengan aktivitas seismik tidak ditegakkan secara memadai dan bahwa mereka dirusak oleh amnesti kontroversial untuk konstruksi ilegal, yang diperkenalkan oleh pemerintah Erdogan sendiri, yang menjaring pendapatan Turki sekitar 3 miliar dolar AS.

“Kehancuran yang luar biasa ini diabadikan oleh kegigihan dalam mengulangi kebijakan perkotaan yang salah dan keputusan bermuatan politik seperti undang-undang amnesti zonasi 2018,” kata Prof Pelin Pinar Giritlioglu, presiden Persatuan Kamar Insinyur dan Arsitek Turki Cabang Istanbul.

Pada saat amnesti, para ahli bangunan Turki memperingatkan bahwa pemberian izin bangunan ilegal secara retrospektif dengan biaya tertentu akan berakibat fatal.

“Itu berarti mengubah kota-kota kita, terutama Istanbul, menjadi kuburan dan mengakibatkan peti mati keluar dari rumah kita,” kata Cemal Gokce, ketua Kamar Insinyur Sipil pada 2019.

“Apakah benar-benar tanpa izin, atau memiliki lebih banyak lantai dari rencana semula, mereka memberikan amnesti kepada semua bangunan. Ini sangat berbahaya,” katanya.

Samer Begaeen, profesor perencanaan dan ketahanan sistem, di Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kent, memperingatkan bahwa bahkan dengan kode bangunan yang efektif diperkenalkan sebagai undang-undang, orang akan melakukan apa yang dapat dilakukan kecuali ada penegakan yang efektif.

“Anda dapat meminta dewan arsitek dan insinyur sipil [memberikan rekomendasi mereka sendiri] tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka didengarkan," papar Begaeen.

“Dan ada dimensi politik juga. Berapa banyak aspek pembangunan kota yang merupakan hasil dari tawar-menawar lokal di balik layar," pungkasnya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: