IKN hingga Kemajuan Indonesia, Bamsoet Dorong Menguatnya Kolaborasi TNI-POLRI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dia ungkap dalam memberikan Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo.

Dia menilai, tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Baca Juga: Satu Arah Sama Target Jokowi, Bamsoet Dukung Penggunaan Teknologi EBT di IKN

Khususnya, kata Bamsoet, pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir.

Bamsoet menuturkan, contoh nyata yang ada dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara IKN yang telah diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang memandu dan mengikat untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN, maka tidak ada jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya akan meneruskan kebijakan pemerintahan periode sebelumnya.

"Disinilah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis. PPHN harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR, agar tidak mudah di torpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/23).

Dia juga menilai, materi tentang Kebijakan MPR RI dalam Penguatan Empat Pilar Kebangsaan (Empat Pilar MPR RI) Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Mengingat terdapat relevansi serta keselarasan nilai, antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Sandiaga Uno Tak Usah Relakan Rp50 Miliar, Utangnya Anies Baswedan Siap Dibayarkan: Saya, Perhari Ini...

"Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satupun yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada satupun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu," tegas Bamsoet.