Isu Jokowi Tiga Periode Harus Dimatikan, Lihat Prabowo hingga Anies Baswedan: Kasihlah Kesempatan...

Ketua Dewan Penasehat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyorot tajam isu perpanjangan masa jabatan presiden jelang Pilpres 2024.

Dirinya keheranan dengan kembalinya isu yang akan membuat Joko Widodo alias Jokowi menjabat selama tiga periode itu.

Baca Juga: Over Supply Listrik Jadi Beban, Dukungan Pemerintah Jokowi untuk PLN Sangat Dinantikan: Harus Ada Kebijakan...

Menurutnya, hal tersebut harus disudahi mengingat banyaknya tokoh yang ingin menjadi calon presiden seperti Jokowi.

Bahkan Tifatul mengatakan pendukung wacana Jokowi 3 periode sebaiknya memberikan kesempatan untuk berbagai sosok mudah yang ingin maju di Pilpres 2024.

"Udah tutup ajalah, kamusnya tutup saja dan banyak yang mau jadi capres. Karena yang dua periode sudahlah, cukuplah, kasih kesempatan yang muda-muda," ujar Tifatul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Ia menegaskan, penyampaian pendapat terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang bukan hal yang dilarang dalam demokrasi. Namun, untuk merealisasikannya, butuh kajian komprehensif dan mekanisme yang tak mudah.

Baca Juga: Lekat Sama Sosok Jokowi, Kehadiran Tiba-tiba Mobil Esemka Disoroti: Kalian Tega Sudah Membohongi...

"Jangankan untuk mengubah ya, itu kan berarti ada Pasal 7 UUD Negara 1945 harus diubah, untuk PPHN aja untuk mengubah satu ayat saja itu kan panjang. Semua sepakat bahkan tidak ada amendemen UUD '45," ujar Tifatul.

"Jadi menurut saya tidak semudah itu ya, itu kan harus ada kesepakatan semua fraksi yang di MPR, termasuk kelompok DPD. Mereka harus sepakat perubahan-perubahan itu, jadi tidak mudah itu mengubah-ubah, untuk memperpanjang tiga periode," sambung mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pendapat dari berbagai pihak terkait Pemilu 2024 memang tak bisa dibendung. Menurutnya, penyampaian pendapat tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Baca Juga: Masyarakat Tak Puas Sama Rezim Jokowi, Anies Baswedan Akan Digandrungi: Tumbuh Laksana Jamur...

Namun, ia memastikan, sembilan fraksi di DPR dan MPR sama sekali tak membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Justru sebaliknya, mereka tengah memersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi tersebut.

"Bisa saya sampaikan, sampai saat ini kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR, tidak pernah ada pembicaraan soal penundaan pemilu itu," ujar Arsul di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (5/2/2023).

Kembali berhembusnya isu penundaan Pemilu 2024 dipandangnya sebagai bentuk konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebab, setiap orang dan kelompok berhak menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: Komitmen Era Jokowi, Menko Luhut Ajak Dunia Industri Turun Tangan Kurangi Sampah Plastik

"Konsekuensi dari negara demokrasi ada di lingkaran manapun kelompok masyarakat tersebut, ya kan tidak bisa dilarang untuk mengatakan bahwa sebaiknya pemilu itu ditunda, tetapi bagi yang tidak setuju," tegas Arsul.