Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Survei Y-Publica: Pemilu Setahun Lagi, Publik Puas Kepemimpinan Jokowi

Survei Y-Publica: Pemilu Setahun Lagi, Publik Puas Kepemimpinan Jokowi Kredit Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tepat setahun lagi bakal digelar Pemilu Serentak 2024, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan Survei Y-Publica menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73,5 persen, di antaranya 6,3 persen merasa sangat puas.

Jika dilihat tren dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan publik terjaga di atas 70 persen, dengan angka terendah sebesar 72,7 persen pada survei bulan November 2022. Kepuasan naik tipis dalam kurun tiga bulan, melewati pergantian tahun.

Baca Juga: Ahli Ingatkan Para Tokoh Politik Tak Terjebak Sifat ‘Playboy Politik’ Presiden Jokowi: Anies Bisa Saja Dapat Restu

"Menjelang gelaran pemilu setahun mendatang, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Selasa (14/2/2023).

Menurut Rudi, tingginya kepuasan publik sepanjang tahun 2022 berkorelasi dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang relatif kokoh. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,31 persen.

Angka tersebut naik signifikan setelah sempat anjlok hingga minus 2,07 persen pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 3,69 persen pada 2021. Pertumbuhan pada kuartal IV/2022 tercatat 5,01 persen, tidak sampai tergelincir di kisaran 4 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi ketika dunia tengah melambat dan terjerembab ke dalam resesi global.

"Perekonomian Indonesia dianggap resiliens terhadap resesi, meskipun tetap harus waspada terhadap dampak yang ditimbulkan," Rudi mengingatkan.

Baca Juga: Anggap Anies Baswedan 'Sisi Lain' Jokowi, Ini yang Dikhawatirkan Zulfan Lindan jika Anies Jadi Presiden

Baru-baru ini pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dilatari kegentingan situasi global, termasuk perang di Ukraina.

"Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada akhir 2022 bisa menolong perekonomian agar mobilitas masyarakat pulih sepenuhnya," tandas Rudi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: