KUHP Baru Diimplementasikan Tahun 2026, Syarat 10 Tahun Berkelakuan Baik Tak Bisa Bebaskan Sambo dari Vonis Hukuman Mati

Ferdy Sambo dijerat dengan Pasal 340 KUHP yang mengatur ancaman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sekalipun hakim menjatuhkan vonis melebihi tuntutan jaksa hal itu tetap memenuhi hukum pidana yang berlaku.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan vonis yang dijatuhkan kepada suami Putri Candrawathi itu sudah sah secara hukum.

“Sekali lagi yang ingin saya katakan, bahwa vonis pidana matinya itu adalah vonis yang sah, tidak melanggar dalam konteks hukum pidana kita saat ini. Baik hukup pidana materiil maupun hukum pidana formil,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca Juga: Gawat! Ternyata Ferdy Sambo Masih Bisa Lolos dari Vonis Hukuman Mati, Begini Caranya…

Meski begitu, dia mengakui Ferdy Sambo berpeluang mendapatkan keringanan hukum lantaran perkaranya belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). 

Karena, Sambo masih memiliki hak untuk banding, kasasi, peninjauan kembali, bahkan meminta grasi.

Proses yang bakal dilalui eks Kadiv Propam Polri bisa memakan waktu hingga tiga tahun, atau bersamaan dengan diterapkannya KUHP baru yang menjadikan pidana mati sebagai alternatif. 

Aturan pada KUHP baru memungkinkan terpidana mati mendapat keringanan menjadi pidana seumur hidup apabila selama 10 tahun berkelakuan baik.

“Jadi dalam konteks pidana matinya Pak Ferdy Sambo tetap terbuka kemungkinan bahwa nanti perubahan menjadi pidana seumur hidup karena sistem yang kita atur, yang kita tetapkan dalam KUHP kita,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan aturan dalam KUHP baru terkait pidana mati bukan untuk mengakomodasi kepentingan Ferdy Sambo. 

Sebab pembahasan KUHP baru sudah berlangsung jauh sebelum perkara pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi.

Baca Juga: Masih Ada Harapan Ferdy Sambo Bebas Dari Hukuman Mati

“Itu berlaku bukan hanya terhadap Pak Ferdy Sambo juga. Kan ada ratusan, 240-an kalau enggak salah terpidana mati yang bisa jadi juga akan mengalami perubahan kecuali dieksekusi sebelum (KUHP) itu berlaku,” tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diimplementasikan pada 2026.