Amien Rais Cs Blak-blakan Sebut Bagian dari Politik Identitas, Eko Kuntadhi Tegas: Kita Hindari!
Eks Ketua Umum Ganjarist (Relawan Ganjar Pranowo) Eko Kuntadhi mengkritisi pernyataan terbuka Partai Ummat yang terbuka soal Politik Identitas.
Menurut Eko, hal tersebut tidak bisa dimaklumi atau dibiarkan.
“Kalau politik Identitas yang dimainkan seperti ini dan ini direstui kita memaklumi maka masjid-masjid kita akan dikotori oleh agitasi-agitasi politik, mimbar agama kita yang suci dikotori oleh kepentingan politik sehingga mimbar agama berubah jadi mimbar kampanye,” ujar Eko di Kanal Youtube Cokro TV, dikutip Kamis (16/2/23).
“Itu yang kita hindari,” tegasnya.
Menurut sosok yang pernah tersandung masalah penghinaan terhadap ustazah pesantren ini, menghindari politik identitas bukan berarti memisahkan agama dari isu-isu sosial.
Tetapi menurut Eko menghindaari politik identitas yang dimaksud adalah menghindari pemanfaatan agama oleh golongan tertentu demi mencapai ambisi kekuasaan.
“Bukan kita mau memisahkan segala urusan agama dengan kehidupan sosial kita, tapi kita ingin membersihkan agama dari golongan yang menungganginya demi kekuasaan,” jelasnya.
“Itu yang harus kita perangi,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Kami akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," jelas Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, dikutip dari laman CNN Indonesia, Kamis (16/2/23).
Ridho juga menyebut politik gagasan di masjid tidak dilarang, tetapi politik provokatif di masjid lah yang dilarang.
“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menegaskan partainya tidak pernah mengajak berkampanye di masjid karena itu akan merugikan pihaknya sendiri mengingat sudah aturan yang jelas.
"Kami partai orang beradab dan punya dedikasi serta punya pendidikan. Kalau meramaikan Masjid, iya. Memang itu kewajiban. Tapi bukan kampanye. Menggagas politik Islam diskusi politik beradab, dialog politik berbasis agama, boleh saja. Pendidikan politik untuk jamaah ya boleh saja," ujarnya dikutip dari laman detikcom, Kamis (16/2/23).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement