Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Baru Dilantik, Sekda Joko Agus Setyono Ditantang Kuak Anggaran DKI Zaman Anies Baswedan

Baru Dilantik, Sekda Joko Agus Setyono Ditantang Kuak Anggaran DKI Zaman Anies Baswedan Kredit Foto: ANTARA FOTO
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kolaborasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI terpilih, Joko Agus Setyono mendapatkan tantangan dari pakar komunikasi Emrus Sihombing.

Emrus menantang keduanya salah satunya adalah dalam hal pengelolaan anggaran daerah sehingga akan terencana dengan lebih baik.

Terpilihnya Joko, kata Emrus, perlu mendapat apresiasi semua pihak lantaran latar belakang Joko sebagai auditor akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi penggunaan anggaran daerah, baik yang telah berlalu maupun yang sedang berjalan.

Baca Juga: Anies Diprediksi Bakal Jadi The Next Golden Boy Amerika Setelah SBY, Ini Alasannya

Termasuk, mengevaluasi anggaran DKI selama lima tahun dipimpin Anies Baswedan, misalnya dalam hal yang menjadi sorotan publik yakni Formula E dan pembelian lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Dengan keberadaan beliau dengan latar belakang accounting nya atau finance nya saya kira sangat baik mengaudit dimana kelebihan bung Anies di dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus juga membongkar kelemahan itu dimana ada penyimpangan penyimpangan, kan gitu harus objektif dan sampaikan ke publik," ujar Emrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/2).

"Artinya publik mengharapkan bahwa penggunaan keuangan yang berlalu masa Anies saya kira perlu terbuka, saya kira evaluasi keuangan Pemda DKI ini disampaikan kepada publik secara objektif dan terang benderang dengan kelebihan dan kekurangannya," lanjutnya.

Terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) era Anies Baswedan selama lima kali berturut turut, Emrus mengatakan bahwa ia tidak ingin menduga duga ada ketidak wajaran karena BPK memiliki cara sendiri dalam menetapkan WTP bagi pemerintah daerah.

"Tapi jangan lupa, kan ada pegawai BPK yang kena KPK juga dengan Bupati Bogor perkaranya kan masalah suap predikat WTP. artinya, potensi penyalahgunaan relasi kekuasaan itu pasti selalu ada, maka perlu dilakukan audit," katanya.

Lebih lanjut Emrus berharap, di bawah kepemimpinan Heru didampingi Joko, kondisi Jakarta akan semakin baik. Misalnya, lanjut Emrus, bagaimana mengoptimalisasi kali Ciliwung menjadi kawasan wisata dan jalur transportasi air serta menghilangkan kesan sungai sebagai sumber udara tak sedap, seperti di Grogol waktu itu.

"Indonesia kan ada sungai Musi, bisa mengundang wisatawan karena ada destinasi wisatanya, pojok kuliner nya dan bahkan jadi sarana transportasi. Ciliwung pun ke depan harus di tata seperti itu, bahkan menjadi seperti sungai Thames di Inggris," sebutnya.

Baca Juga: Enggak Kaget Anies Berlaku Seperti Ini, Bumi Khatulistiwa Jadi Saksinya

Emrus menilai, bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gampang untuk menentukan dua orang ini sehingga bisa sinergi membangun Jakarta dua tahun ke depan. 

Sama halnya ketika Jokowi tidak gampang menetapkan kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena tanggung jawabnya menjadi penuh kepada Presiden.

"Beda kalau Gubernur dan Wakil Gubernur itu produk dari Pemilu dimana masing-masing ada tanggung jawab terhadap partai karena di situ ada kolaborasi antara partai, sehingga sulit Gubernur dan wakil Gubernur agar bisa sejalan karena mereka beda partai," jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: