Macam Nyindir Anies, Ketua MPR Sebut Capres Ideal Nggak Pakai Politik Identitas dan Mau Lanjutkan Program Jokowi

Diskusi soal politik identitas belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun menyinggung soal kriteria calon presiden (capres) ideal salah satunya tidak memiliki rekam jejak politik identitas.

"Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu (19/2/2023) kemarin.

Baca Juga: Calon Penerus Jokowi Wajib Antipolitik Identitas, Bamsoet Sindir Anies dan Partai Ummat?

Hal ini cukup menarik. Pasalnya, belum lama ini, Ketua Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengakui Partai Ummat sebagai politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," kata Ridho ketika membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) lalu.

Partai Ummat sendiri sudah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98, antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

Baca Juga: Bamsoet Tegaskan Capres Ideal Adalah Tokoh yang Tidak Bawa-bawa Politik Identitas, Sindir Anies Baswedan?

"Siapa pun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggung jawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Karena dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun ke depan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja," jelas Bamsoet.

Usul Sistem Pemilu Campuran

Bamsoet juga mengusulkan penerapan sistem Pemilu Campuran untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup.