Yayasan HAM: Bitcoin Bisa Perbaiki Demokrasi dan Perangi Korupsi

Chief Strategy Officer Human Rights Foundation (Yayasan Hak Asasi Manusia) Alex Gladstein dalam sebuah wawancara pada 20 Februari lalu berpendapat bahwa Bitcoin (BTC) dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi tirani dan korupsi melalui sifatnya yang terdesentralisasi.

Dilansir dari Cointelegraph pada Rabu (22/2/2023), Gladstein mengatakan bahwa di mana demokrasi telah runtuh, alasan di balik keruntuhan demokrasi tersebut sangat terkait dengan mata uang fiat, sehingga menurut Gladstein, BTC dapat memperbaiki keadaan tersebut dengan cara tertentu, yakni dengan membatasi kekuatan pemerintah dalam mengendalikan rakyatnya melalui sifatnya yang terdesentralisasi.

Baca Juga: Untuk Ketiga Kalinya Kapitalisasi Pasar Bitcoin Ungguli Kapitalisasi Visa

Pada acara kuliah terkait BTC dan masa depan uang di acara Singularity University, Gladstein pernah mengatakan bahwa BTC mewakili kebebasan berbicara, hak milik, dan pasar modal terbuka yang semuanya mencekik pemerintahan tirani, yang seringkali membutuhkan penyensoran, penyitaan, dan pasar modal tertutup.

BTC dapat mempersulit pemerintah tirani untuk memaksakan hal-hal kepada rakyatnya karena pemerintahan nirani mampu bertahan dengan kekuasaan yang membutuhkan sensor, pasar modal tertutup, dan penyitaan. Menurut Gladstein, inilah yang telah dilakukan oleh pemerintah Rusia dan China di mana kedua negara tersebut mengambil sikap memusuhi kripto.

Sebagai Chief Strategy Human Rights Foundation, Gladstein telah bergabung dengan organisasi nirlaba tersebut sejak 2007, di mana yayasan berfokus untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global, terutama di negara-negara di mana rakyatnya hidup di bawah kekuasaan yang otoriter.