Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jenderal Iran: Dendam Belum Terbayarkan, Donald Trump Masih dalam Wishlist

Jenderal Iran: Dendam Belum Terbayarkan, Donald Trump Masih dalam Wishlist Kredit Foto: Reuters/Alaa al-Marjani
Warta Ekonomi, Teheran -

Teheran masih berusaha untuk membunuh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo, dan pejabat lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan Qassem Soleimani pada tahun 2020, kata Amirali Hajizadeh, kepala Pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran (IRGC).

Jenderal tertinggi ini membuat pernyataan tersebut ketika ia meluncurkan rudal jelajah baru, yang dikatakan memiliki jarak tempuh 1.650 kilometer (1.025 mil).

Baca Juga: Yang Disasar Finlandia dan Swedia, Anggota 'Bandel' NATO Bisa Bikin Girang Rusia

"Kami berharap kami dapat membunuh Trump, Pompeo, (pensiunan jenderal AS Kenneth) McKenzie dan para komandan militer yang memberikan perintah," kata Hajizadeh.

Jenderal tertinggi Iran, Qassem Soleimani, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari 2020, saat mengunjungi ibu kota Irak, Baghdad.

Presiden Trump berulang kali membual bahwa ia sendiri yang memerintahkan serangan tersebut, dan bersikeras bahwa itu adalah pembalasan atas dugaan serangan terhadap personel AS di seluruh wilayah tersebut, yang diduga dilakukan oleh Iran.

Para pejabat tinggi di Teheran telah berulang kali berjanji untuk membalas pembunuhan Soleimani, dan mengancam akan membunuh Trump dan pihak-pihak lain yang berada di balik serangan tersebut.

Pada saat yang sama, Iran telah menempuh jalur yang lebih legal untuk menghukum para pelakunya, dengan berulang kali meminta bantuan Interpol untuk menangkap Trump dan hampir 50 pejabat AS lainnya yang diyakini terkait dengan serangan tersebut.

Tidak jelas dari pernyataan Hajizadeh apakah Teheran berusaha untuk melenyapkan semua orang Amerika yang sebelumnya ingin ditangkap dengan bantuan Interpol.

Namun, organisasi tersebut telah menolak permintaan tersebut, dengan mengutip piagamnya yang melarangnya untuk melakukan "intervensi atau kegiatan apa pun yang bersifat politis, militer, agama, atau rasial."

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: