Utang Indonesia Membengkak Dinilai karena Sedang Turuti Mimpi Presiden Jokowi Soal IKN yang Tidak Realistis
Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengatakan utang Indonesia membengkak karena sedang menuruti mimpi Presiden Jokowi yang tidak realistis yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN).
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyebut, perkembangan utang pemerintah pusat di era Presiden Jokowi 2014 hingga November 2022 mengalami lonjakan hingga 189,5 persen.
Beban utang tersebut diprediksi akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Setelah 8 Tahun Berkuasa, Indonesia Banyak Perubahan, Netizen: Masa Iya?
Penumpukan utang ini pun diyakininya akan mengkhawatirkan bagi keberlanjutan APBN kedepan.
Posisi utang tersebut bertambah Rp57,55 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada Oktober 2022 yang sebesar Rp 7.496,7 triliun.
Said kemudian mengatakan, pembangunan IKN semata-mata hanya keinginan Presiden Jokowi dan bukan kebutuhan negara.
“Saya kalau mendengarkan Pak Jokowi, saya selalu melihat seseorang sedang menyampaikan mimpinya dan melihat bahwa beliau adalah pemimpin yang paling berani menyampaikan sesuatu keinginannya walaupun tidak realistis,” kata dia.
“Kalo kita lihat ini gak saat IKN saja, nah pada saat ingat pada saat kereta api cepat juga menyatakan akan jadi tahun sekian, tidak menggunakan APBN, kemudian akan lebih murah dari Jepang. Akhirnya malah sebaliknya kan?” tambahnya.
Menurut dia, Menteri Keuangan akan menambah utang, menambah utang terus kemudian utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN.
Baca Juga: China Sudah Kuasai 95 Persen Tambang Nikel Indonesia, Presiden Jokowi Baru Sadar Sekarang
“Mereka selalu menyatakan ini tidak tidak mengganggu apa-apa kok, bukan tidak mengganggu apa-apa. Kalau tidak membangun IKN maka kemungkinan anggaran itu bisa dipakai untuk perbaikan jalan di mana-mana,” kata Said.
“Jadi jangan heran nanti kalau jalan-jalan di tempat Anda rusak karena tidak ada uang sekarang dipakai untuk IKN,” tambahnya.
“Jangan heran nanti kalau subsidi pupuk nggak ada karena memang kurang bayar untuk IKN atau jangan heran semakin sulit mendapat BBM bersubsidi karena duitnya dipakai untuk IKN,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Advertisement