Menatap ASEAN Human Rights Dialogue yang Diusulkan Indonesia

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ke-36 yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Pertemuan tersebut telah berlangsung sejak 27 Februari lalu dan bakal digelar hingga 3 Maret mendatang. Pertemuan AICHR ke-36 dipimpin Wakil Indonesia untuk AICHR Yuyun Wahyuningrum. Dia juga diketahui menjabat sebagai ketua AICHR 2023.

Baca Juga: Kemenlu Tekankan Peran Penting PR Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

“Dalam pertemuan ke-36 AICHR, Indonesia mengusulkan penyelenggaraan ASEAN Human Rights Dialogue 2023 yang berguna sebagai platform dialog yang terbuka dan transparan dalam membahas isu-isu HAM di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam pernyataan yang dirilis Rabu (1/3/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengajukan berbagai inisiatif lain. Mereka di antaranya konsultasi best practises penciptaan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran, perlindungan berbasis korban pada penanganan kontra-radikalisme dan ekstremisme, serta lokakarya penggunaan sistem rujukan untuk isu perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di ASEAN.

Kali ini AICHR juga menggelar pertemuan antarmuka dengan sejumlah badan sectoral, yakni ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), ASEAN Committee on Women (ACW), Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), serta mitra wicara Uni Eropa dan Australia.

Pada Senin (27/2/2023) lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss. Pada kesempatan itu, dia menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Indonesia diketahui merupakan ketua ASEAN.

“Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM ASEAN,” kata Retno.

Dalam sidang tersebut, Retno menyampaikan penghormatan HAM adalah syarat mutlak terciptanya perdamaian dan stabilitas. Perang dan konflik harus dihentikan.

“Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” ucapnya.

Retno pun mengingatkan bahwa Dewan HAM PBB harus beradaptasi tantangan HAM terkini. Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM PBB.

“Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik,” ujarnya.