PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, PDIP Temukan Keanehan di Putusannya: Sesuai Arahan Ibu Megawati...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penundaan Pemilu 2024. Atas hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi.

Ia menegaskan sikap tegas PDIP di bawah arahan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, untuk mendukung Pemilu 2024 tetap dilanjutkan tepat waktu.

Baca Juga: Muncul Putusan PN Jakpus Minta KPU Tunda Pemilu 2024, Warganet Geram: Kok Banyak Elite Negeri Ini Suka Ngelawak Sih?

"Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang terhadap konstitusi ya ke MK dan terkait sengketa pemilu harus berpedoman UU Pemilu," ujar Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Hasto mengatakan bahwa Megawati menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu harus menjadi rujukan.

"Atas dasar putusan MK tersebut, maka berbagai upaya penundaan pemilu adalah inkonstitusional. PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu," ujar Hasto.

Baca Juga: Tiga Hakim PN Jakpus Putuskan KPU Tunda Pemilu, Respons Mantan Ketua MK: Mereka Layak Dipecat!

Hasto mengatakan bahwa DPP PDI Perjuangan langsung melakukan analisis hukum terkait putusan PN Jakarta Pusat tersebut dan secara garis besar menyampaikan, bahwa berdasarkan UU Pemilu, maka sengketa atas penetapan parpol peserta pemilu yang berwenang mengadili adalah Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kedua, Partai Prima ternyata sudah pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTUN. Dan oleh Bawaslu sudah ditolak artinya menguatkan keputusan KPU," ucapnya.