Rencana Jokowi-Ahok Dihancurkan, Anies Baswedan Membuat Sengketa Plumpang Tak Kunjung Terselesaikan!
Lanjut kata Jhon, warga yang punya KTP dan Kartu Keluarga berhak atas rusun yang akan dibangun nantinya untuk menghindari bahaya tinggal di Buffer Zone.
Dia juga mengungkit soal rusun era Jokowi cuma bayar Rp 5.000/ hari. “Udah murah, manusiawi pula caranya,” katanya memuji.
Hanya saja, setelah Jokowi jadi Presiden, opsi relokasi tetap dilanjutkan Ahok. Tetapi opsi itu tidak berjalan lancar. Namanya relokasi, ada saja oknum yang tidak senang membuat negosiasi alot.
Padahal tinggal di rusun dapat transportasi gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air bersih, dan lain-lain.
Dia kemudian membeberkan, pada tahun 2016, saat kampanye Pilgub DKI warga Tanah Merah membuat kontrak politik dengan Anies.
Semua syaratnya disodorkan kepada Anies asal jangan Ahok terpilih lagi. Abas kemudian menandatangani, meski syaratnya terpampang jelas melegalisasi lahan ilegal.
Baca Juga: Sandiaga Uno Kader Setia Gerindra, Wacana Jadi Duet Anies Sudah Tertutup Habis: Keputusan Partai...
“2021, Abas akhirnya mewujudkan deal-deal itu. Kampung Tanah Merah diberi izin IMB (3 tahun). Lucunya, izinnya bukan per bangunan tapi per RT. Akhirnya, rencana relokasi tak jadi. Rusun yang direncanakan Jokowi-Ahok pun tak jadi lagi dibangun untuk warga Tanah Merah,” tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement