Saran Wapres Lebih Masuk Akal Relokasi Depo Pertamina Plumpang, Loyalis Anies: Anies Pilih Berpihak pada Warga

Eks TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, melalui utas di akun twitternya mengungkap persoalan sebenarnya di balik perdebatan permukiman di daearah Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Usai kebakaran yang menelan belasan korban jiwa tersebut, sejumlah pihak kompak menyalahkan Anies Baswedan yang ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga di daerah tersebut.

Baca Juga: Jauh Sebelum Anies Baswedan, Presiden Jokowi Kasih KTP ke Warga Plumpang dan Perbolehkan Tinggal di Kawasan Berbahaya

Tatak Ujiyati mengatakan, tanah tersebut merupakan lahan yang dimenangkan warga di pengadilan pada 1990-an. Berikut isi utasnya, dikutip Senin (6/3/2023).

"Depo Plumpang terbakar krn kesalahan teknis. Eh ada sj yg menyalahkan warga Kampung yg bermukim di sana. Bahkan ada yg menyalahkan Anies. Ini sih soal perbedaan ideologi: bgm sebenarnya mereka berpihak kpd warga kampung, terutama yg miskin," cuitnya.

1. Boleh nggak warga bermukim di sana? Boleh dong, status tanahnya kan msh dlm sengketa kepemilikan antara Pertamina dg warga Kp. Bahkan th 1990-an warga memenangkan sengketa di pengadilan yg meminta pertamina utk ganti rugi. Tp tak kunjung terlaksana;
2. Kalau Pertamina mmg ingin terapkan K3, ingin deponya jauh dr pemukiman, mustinya selesaikan sgr ganti rugi sesuai putusan pengadilan di th 1990-an itu. Perkampungan warga tak bs digusur begitu saja sbb masalah agrarianya blm beres. Hak warga utk bermukim dilindungi negara;
3. Warga yg tinggal di tanah sengketa masih warga negara juga kan? Pemerintah wajib berikan layanan dasar kpd mrk. Itulah persisnya yg dilakukan Anies wkt menjabat Gubernur. Menerbitkan IMB kawasan walau sementara, agar kebutuhan dasar warga terpenuhi;
4. Puluhan th tinggal di tanah sengketa, ada yg tega gitu membiarkan mereka hidup tanpa layanan dasar, hidup tanpa kehadiran negara? Ada yg sengaja membiarkan hidup mrk susah agar kapok lalu menyerah dan pergi? Yg kayak gini sih zalim. Anies justru pilih tetap melayani mereka;
5. Usulan solusi dr Wapres Kyai Ma'ruf ini masuk akal. Daripada warganya yg disuruh pergi, kenapa tdk deponya yg dipindah? BUMN walau institusi bisnis tp kan milik negara jg. Sdh seharusnya diarahkan agar berpihak pd warga negara, terutama yg miskin.