Sengketa Tanah Merah di Lahan Milik Pertamina Jadi Alat Politik Jokowi Hingga Anies, Sekarang Kebakaran: Salah Siapa?

Musibah kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023), menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan. Hal ini terkait peran keduanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Seperti diketahui, kebakaran tersebut berdampak pada warga perkampungan Tanah Merah dengan jumlah korban tewas mencapai 19 orang. Tiga orang diyakni berusia anak-anak juga masih dicari lantaran dinyatakan hilang saat perkampungan warga yang kini ludes terbakar itu. 

Baca Juga: Geger Ada Posko Anies di Kebakaran Pertamina Plumpang, Ferdinand Hutahaean Geram: Menunggangi Penderitaan Rakyat! 

Setidaknya, peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang bukan kali pertama terjadi. Pada 2009 lalu, depo Pertamina Plumpang juga pernah terbakar hebat. Peristiwanya pun sama-sama terjadi pada malam hari. Namun, kebakaran yang kedua ini banyak menelan korban jiwa karena titik api berada di dekat pemukiman warga, termasuk di kawasan Tanah Merah.  

Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, nama Jokowi dan Anies kembali terseret terkait kontrak politik keduanya yang sama-sama pernah maju di Pilkada DKI Jakarta. 

Perihal kontrak politik Anies jelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam itu tampak seliweran di media sosial. Dalam surat itu diketahui ada tanda keterangan dari Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu.

Bahkan, sebelum era Anies Baswedan, kawasan padat penduduk itu juga pernah dikunjungi Joko Widodo jelang Pilgub DKI Jakarta pada 2012 silam.

Baca Juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Bukan Salah Jokowi Apalagi Anies, PKS Blak-blakan: Jangan Juga Salahkan Komisaris

Jokowi lantas memberikan KTP dan KK untuk 715 keluarga di wilayah itu usai dirinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Selepas Jokowi, Anies juga 'mendekati' masyarakat di kawasan itu saat maju sebagai calon gubernur. Anies juga memberikan kontrak politik dari warga setempat yang ditandatangani pada tahun 2017.

Simpang siur kepemilikan lahan itu hingga kini masih menjadi polemik. Namun demikian, belakangan mulai terkuak bahwa tanah pemukiman yang terdampak parah kebakaran hingga menelan korban itu adalah milik PT Pertamina.

Wilayah yang berjarak cukup dekat dengan tanki-tanki berisi BBM Pertamina itu seharusnya memiliki fungsi sebagai buffer zone Depo Pertamina Plumpang.

Baca Juga: Anies Disalahkan, Loyalisnya Gak Terima hingga Seret Nama Jokowi di Insiden Kebarakan Depo Pertamina Plumpang

Buffer zone adalah wilayah yang berperan sebagai penyangga dari area terkait guna memastikan keamanan dan mencegah kecelakaan fatal jika terjadi kerusakan atau kecelakaan.

Diwanti-wanti Ahok

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga pernah menyoroti pemukiman warga Tanah Merah.

Saat menjadi rivalnya di Pilkada 2017 silam, Ahok sempat memperingatkan Anies agar tidak menjanjikan kontrak politik yang sulit terealisasi. Terlebih, Ahok menyadari tanah yang berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya dikosongkan. 

"Biasanya, calon ini (Anies Baswedan) kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata dia pada 4 Oktober 2016.

Baca Juga: Anies Diserang Gara-Gara Banyak Korban Jiwa di Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Musibah Kok Dijadikan.....

Sayangnya, Anies Baswedan justru melakukan sebaliknya, yakni menandatangani sebuah kontrak mengenai legalisasi perkampungan yang berada di atas tanah milik Pertamina.

Salah satu poin penting dalam kontrak politik Anies yakni berbunyi,"Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik."