Ekonom Minta Kemenkeu Reformasi Aturan Rangkap Jabatan: Tak Adil Bagi Rakyat

"Faktanya masyarakat dapat merasakan bagaimana naiknya tarif-tarif seperti BBM, Listrik dan lain-lain. Banyak bangunan sekolah yang tidak layak, jalan dan jembatan yang berbahaya untuk dilewati. Sementara para pejabat rangkap jabatan dan keluarganya bisa hidup hedon menghabiskan uang miliaran rupiah," ujar dia.

Ia berharap Kemenkeu dapat melakukan reformasi aturan rangkap jabatan agar dapat menghadirkan rasa keadilan di kalangan masyarakat dan ASN lain.

Selain itu, reformasi aturan rangkap jabatan juga diharapkan dapat mengefisiensikan efektivitas anggaran negara, baik APBN maupun BUMN.

"Seorang pejabat kementrian akan lebih efektif dalam bekerja bila waktu bekerja mereka hanya difokuskan kepada satu jabatan," tutup Achmad.