Anies Baswedan Mendadak Disalahkan Soal Kebakaran Depo Pertamina, Loyalis Sebut Buzzer Nggak Punya Pikiran: Mereka Bodoh pun Tak Masalah
Ketua DPP Komando Menangkan Anies Baswedan (KOMANDAN), Saeful Zaman angkat suara mengenai serangan yang diarahkan kepada Anies Baswedan pasca terjadinya tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan beberapa warga jadi korban dan meninggal dunia.
Sebagaimana diketahui, Anies disalahkan sejumlah pihak pendukung pemerintahan Jokowi karena dianggap menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) warga sekitar Depo yang berujung pada meninggalnya sejumlah warga di kawasan tersebut.
“Saat Depo meledak dan mengakibatkan korban Jiwa, buzzer ramai-ramai fitnah dan salahkan Anies,” ujar Saeful di kanal Youtube miliknya, dikutip Kamis (9/3/23).
Menurut Saeful peristiwa kebakran Depo bahan bakar tersebut harusnya direnungi oleh pemerintah bahwa ada yang kurang dari maintence atau perawatan sehingga musibah ini bisa terjadi, dan itu bukan salah seorang Anies.
Karenanya, Saeful menduga serangan yang masif diarahkan ke Anies memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menurutnya tak punya pikiran.
“Karena mereka nggak punya pikiran lain, karena mereka dipesannya begitu sehingga jadi bodoh pun tak masalah, yang penting pesannya tersampaikan,” jelasnya.
Menurut Saeful, Anies hanya menjalankan tugas menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Jokowi semasa menjadi Gubernur.
Masalah tersebut adalah Jokowi yang menerbitkan KTP kepada warga sekitar Depo yang menurut Saeful jadi sebab utama warga ingin tetap bertahan di daerah tersebut.
“Padahal Pak Anies diberikan piring kotor yang dibuat oleh Jokowi,” ungkapnya.
“Jokowi membuat KTP, RT/RW, Piring kotor ini tak bisa langsung dipindahkan semua, harus dicuci dan dibersihkan,” tambahnya.
Anies menurut Saeful hanya mencoba menyelesaikan “masalah” yang awalnya dibuat oleh Jokowi, warga yang punya KTP DKI Jakarta harus mendapat haknya sebagai warga Jakarta yang mana saat itu Anies masih menjabat.
“Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada masyarakat di sana,” tegasnya.
Mengutip laman CNN Indonesia, warga Tanah Merah sekitar Depo Pertamina Plumpang angkat suara mengenai jejak Jokowi di tempat tinggal mereka. Mereka membenarkan bahwa mereka yang sebelumnya disebut warga liar dsj mendapat KTP untuk status kewarganegaraan.
Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 09 Frengky Mardongan mengatakan pemberian KTP merupakan janji kampanye Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Kala itu Jokowi memberikan KTP sesuai domisili. Selain KTP, kata Frengky, Jokowi juga menjanjikan pembentukan RT/RW.
"RT/RW di sini diresmikan setara dengan wilayah yang lain. Sehingga, pada 2013 tanah merah ini memiliki KTP, dan RT RW yang resmi," kata Frengky dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (9/3/23).
Sementara itu, mengutip laman Tempo.co, Anies berjanji akan melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal dengan mengurus sertifikasi hak milik. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuntaskan janjinya dengan menerbitkan IMB sementara kawasan pada 2021.
IMB yang dimaksud disebut hanya berlaku tiga tahun saja. Frangky membeberkan izin ini hanya untuk melanggengkan agar warga dapat menikmati fasilitas publik, seperti jalan dan air bersih. Sementara status lahan di Kampung Tanah Merah tetaplah milik negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement