Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Baswedan Mendadak Disalahkan Soal Kebakaran Depo Pertamina, Loyalis Sebut Buzzer Nggak Punya Pikiran: Mereka Bodoh pun Tak Masalah

Anies Baswedan Mendadak Disalahkan Soal Kebakaran Depo Pertamina, Loyalis Sebut Buzzer Nggak Punya Pikiran: Mereka Bodoh pun Tak Masalah Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Komando Menangkan Anies Baswedan (KOMANDAN), Saeful Zaman angkat suara mengenai serangan yang diarahkan kepada Anies Baswedan pasca terjadinya tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan beberapa warga jadi korban dan meninggal dunia.

Sebagaimana diketahui, Anies disalahkan sejumlah pihak pendukung pemerintahan Jokowi karena dianggap menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) warga sekitar Depo yang berujung pada meninggalnya sejumlah warga di kawasan tersebut.

“Saat Depo meledak dan mengakibatkan korban Jiwa, buzzer ramai-ramai fitnah dan salahkan Anies,” ujar Saeful di kanal Youtube miliknya, dikutip Kamis (9/3/23).

Baca Juga: Para Pendukungnya Mohon Jangan Kelojotan, Jokowi dan Anies Baswedan Sama-sama Salah Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang!

Menurut Saeful peristiwa kebakran Depo bahan bakar tersebut harusnya direnungi oleh pemerintah bahwa ada yang kurang dari maintence atau perawatan sehingga musibah ini bisa terjadi, dan itu bukan salah seorang Anies.

Karenanya, Saeful menduga serangan yang masif diarahkan ke Anies memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menurutnya tak punya pikiran.

“Karena mereka nggak punya pikiran lain, karena mereka dipesannya begitu sehingga jadi bodoh pun tak masalah, yang penting pesannya tersampaikan,” jelasnya.

Baca Juga: Lord Luhut Mau Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang 'Minggat' ke Tempat Lain, PKS Sebut Kurang Ajar: Arogansinya Kelewatan!

Menurut Saeful, Anies hanya menjalankan tugas menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Jokowi semasa menjadi Gubernur.

Masalah tersebut adalah Jokowi yang menerbitkan KTP kepada warga sekitar Depo yang menurut Saeful jadi sebab utama warga ingin tetap bertahan di daerah tersebut.

“Padahal Pak Anies diberikan piring kotor yang dibuat oleh Jokowi,” ungkapnya.

“Jokowi membuat KTP, RT/RW, Piring kotor ini tak bisa langsung dipindahkan semua, harus dicuci dan dibersihkan,” tambahnya.

Anies menurut Saeful hanya mencoba menyelesaikan “masalah” yang awalnya dibuat oleh Jokowi, warga yang punya KTP DKI Jakarta harus mendapat haknya sebagai warga Jakarta yang mana saat itu Anies masih menjabat.

“Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada masyarakat di sana,” tegasnya.

Mengutip laman CNN Indonesia, warga Tanah Merah sekitar Depo Pertamina Plumpang angkat suara mengenai jejak Jokowi di tempat tinggal mereka. Mereka membenarkan bahwa mereka yang sebelumnya disebut warga liar dsj mendapat KTP untuk status kewarganegaraan.

Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 09 Frengky Mardongan mengatakan pemberian KTP merupakan janji kampanye Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Kala itu Jokowi memberikan KTP sesuai domisili. Selain KTP, kata Frengky, Jokowi juga menjanjikan pembentukan RT/RW.

"RT/RW di sini diresmikan setara dengan wilayah yang lain. Sehingga, pada 2013 tanah merah ini memiliki KTP, dan RT RW yang resmi," kata Frengky dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (9/3/23).

Baca Juga: Kalau Mau Main 'Salah-salahan' Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Disebut Lebih Salah Dibandingkan Anies Baswedan!

Sementara itu, mengutip laman Tempo.co, Anies berjanji akan melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal dengan mengurus sertifikasi hak milik. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuntaskan janjinya dengan menerbitkan IMB sementara kawasan pada 2021. 

Baca Juga: Meski Wilayahnya Dikuasai 'Banteng', Warga Jawa Tengah Eks Kader PDIP Ini Akan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden: Tak Ada yang Mustahil!

IMB yang dimaksud disebut hanya berlaku tiga tahun saja. Frangky membeberkan izin ini hanya untuk melanggengkan agar warga dapat menikmati fasilitas publik, seperti jalan dan air bersih. Sementara status lahan di Kampung Tanah Merah tetaplah milik negara. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: