Dijadikan Kambing Hitam, NasDem Pasang Badan: Anies Hanya Meneruskan Kebijakan Jokowi

Kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang memakan belasan korban jiwa terus menuai polemik. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan kambing hitam atas terjadinya korban jiwa.

Hal ini lantaran Anies yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan ke warga Tanah Merah yang lokasinya dekat dengan kebakaran. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo membela Anies usai dituding jadi salah satu faktor adanya korban kebakaran dari warga sekitar. Baca Juga: Jokowi Kasih KTP dan Anies Kasih Izin IMB Bukan Hal yang Harus Dipermasalahkan, PKS: Tapi Peduli Rakyat Kecil

"Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP," ujar Nurcahyo, dikutip dari Suara.com, Minggu (12/3/2023).

Padahal, mereka sudah terdaftar sebagai warga DKI Jakarta karena memiliki KTP. 

"Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan," ujarnya.

Maka dari itu ia menilai kalau Anies memiliki visi yang sama dengan Jokowi ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, yakni menyejahterakan warganya. 

"KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah," pungkasnya.

Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan belasan warga. Baca Juga: Irit Bicara Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kemana nih Ahok yang Dahulu?

Hal ini terjadi karena Anies disebut Jhonny menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga.

"Ketika Anies memberikan IMB kawasan, ini sama saja seperti meninabobokan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017," ujar Jhonny saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).