NasDem Pasang Badan Sebut Anies dan Jokowi Satu Visi di Tanah Merah, PAN Blak-blakan: KTP dan IMB Nggak Ada Hubungannya

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menanggapi pernyataan Ketua DPW NasDem Nurcahyo yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan satu visi dalam menangani persoalan warga Tanah Merah saat sama-sama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Jokowi memberi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan Anies menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang belakangan terdampak kebakaran.

Baca Juga: Luhut - Erick Thohir Saling Sikut Soal Depo Pertamina Plumpang, DPR: Jangan Bikin Bingung!

Menurut Bambang, pemberian KTP dan penerbitan IMB tidak ada kaitannya. Dia menilai langkah dua mantan pemimpin Ibu Kota itu sama sekali berbeda.

"Gak tepat itu, karena memberikan KTP agak beda dengan IMB, tidak ada hubungannya," kata Bambang kepada wartawan, Minggu (12/3/2023).

Menurut Bambang, KTP diterbitkan kepada tiap individu yang dinyatakan sebagai warga suatu daerah. Sementara, IMB berkaitan dengan lokasi yang dibolehkan mendirikan warga.

"Orangnya bisa pindah ke mana-mana tapi KTP-nya masih berlaku. Tapi kalau izin tinggal di suatu kawasan itu kan melekat pada suatu bangunan ya. Ya ini gak bisa dipindahin," ucapnya.

Baca Juga: Irit Bicara Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kemana nih Ahok yang Dahulu?

Karena memiliki IMB, maka warga bisa memiliki dasar untuk mendiami suatu lokasi. Sementara KTP tidak membuat tiap orang yang mendapatkannya tidak memperoleh izin tinggal, melainkan hanya pengakuan sebagai warga.

"Itu (IMB) makanya yang menjadikan orang akan bertahan dan akan menjadi complicated," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo pasang badan membela eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang disalahkan atas kebakaran di Tanah Merah Bawah, dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu.

Ia menyebut Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Kepala Daerah. Jokowi saat menjabat disebutnya membuatkan KTP untuk warga setempat.

Baca Juga: Tak Koar-Koar soal Kebakaran Plumpang, Ahok ke Mana Ya?

"Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP," ujar Nurcahyo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Kebijakan Anies dan Jokowi Soal Plumpang

Sebelum diterbitkannya IMB kawasan, warga setempat mengeluhkan susahnya mendapatkan sejumlah hak seperti akses air bersih hingga perbaikan jalan. Padahal, kata Nurcahyo, mereka sudah terdaftar sebagai warga Jakarta karena memiliki KTP DKI.

"Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar. Misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan," ucapnya.

Baca Juga: Memakan Korban Belasan Jiwa, Malam Sebelum Kejadian Depo Pertamina Plumpang Ternyata Sudah Berstatus Bahaya Satu!

Karena itu, Anies disebutnya memiliki visi yang sama dengan Jokowi saat keduanya menjadi Gubernur, yakni demi menyejahterakan warga. Ia pun menilai sebenarnya hal ini tak perlu dipermasalahkan dan meminta segala pihak mengedepankan rasa empati.

"KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah," pungkasnya.