Tolak Peraturan Pemerintah Tentang HAT, Suryadi Jaya Purnama Ungkap Bisa Picu Konflik di IKN

Oleh sebab itu, Suryadi menegaskan kembali penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tersebut. Suryadi berharap agar Peraturan Pemerintah ini bisa kembali didiskusikan dan pembangunan IKN bisa selalu diawasi secara ketat.

Baca Juga: Jokowi Obral IKN Lagi, Rocky Gerung: ASN Enggak Bakal Mau Pindah ke IKN

Suryadi juga mendorong agar Peraturan Pemerintah ini jangan begitu saja diterima dan harus dibahas lebih lanjut dalam Komisi terkait di DPR sesuai dengan fungsi pengawasan oleh DPR.

"Kita juga meminta kepada KPK, BPK, BPKP dan berbagai pihak untuk mengawasi proses pembangunan IKN ini secara ketat, terutama terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita IKN agar jangan sampai ada perjanjian yang dapat merugikan negara baik pada masa sekarang maupun masa mendatang," pungkas Suryadi.