Anies Disalahkan atas Kebakaran Plumpang, PKS: Aneh!

Tidak semua pihak setuju jika Anies Baswedan disalahkan atas kebakaran karena ledakan Pertamina Plumpang Jumat (3/3) lalu. Anggapan yang beredar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bersalah karena memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan pada wilayah itu.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, dengan tegas menolak anggapan tersebut. Dia lantas membandingkan dengan peristiwa kebakaran karena meledaknya gudang peluru di era Presiden Soeharto tahun 1984 lalu. Meski rumah warga ikut terbakar karena kejadian ini, Taufik menyebut, tidak ada pihak yang mempersoalkan status kepemilikan lahan warga sekitar.

Baca Juga: Surya Tjandra Bantah Dapat Jabatan Khusus Setelah Dukung Anies Baswedan: Saya Cuma Jadi Jubir Tim…

"Tahun 1984, Gudang Peluru KKO Cilandak meledak, berdampak serius bagi warga sekitar, sampai radius 2,5 KM lebih. Tidak ada yang menyalah-nyalahkan status tanah warga sekitar," ujar Taufik belum lama ini, dikutip Senin (13/3/2023).

Karena itu, ia merasa heran banyak pihak yang menyeret Anies untuk disalahkan atas kejadian kebakaran Pertamina Plumpang itu. "Tahun 2023, Depo Pertamina Plumpang meledak. Lalu ada yang mempersoalkan status tanah warga sekitar? Aneh!" ucap Taufik.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyebut mantan Gubernur Anies Baswedan dan PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan 17 warga.

Jhonny mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara permukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun, pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya, rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut.

Hal ini terjadi karena Anies disebut Jhonny menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga.

"Ketika Anies memberikan IMB kawasan, ini sama saja seperti meninabobokan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017," ujar Jhonny saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).