'Catatan Hitam' Pemerintahan Jokowi Mulai dari Kepolisian Hingga Kemenkeu, Rizal Ramli Singgung Revolusi Mental: Rusak dan Ambyar!

Ekonom senior Rizal Ramli memberikan sindiran terkait revolusi mental yang digaungkan Jokowi selama era pemerintahannya. Ini setelah adanya kasus yang mengguncang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli tampak membalas cuitan warganet yang mengkritisi kinerja Presiden Jokowi. Warganet ini menyinggung revolusi mental yang memang giat diserukan Jokowi semasa kampanye di Pilpres.

Menurutnya, revolusi mental ini justru membuat mental sejumlah lembaga dan instansi menjadi bobrok. Ia menyebut kasus di Polri, Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai sampai terjadinya korupsi dana bantuan sosial (bansos).

"Revolusi mental malah mentalnya pada bobrok. Kepolisian, DJP, Bea Cukai, korupsi bansos," tulis pengguna akun @/ca*****us1204 dalam Twitter, Sabtu (11/3/2023).

Baca Juga: Anies Baswedan Disalahkan Kubu Pro Pemerintah Soal Kebakaran Depo Pertamina, Musni Umar: Kalau Mau Adil, Jokowi Juga Harus Disalahkan!

Cuitan itu kemudian ditanggapi Rizal Ramli yang menambahkan sindiran menohok. Rizal menyebut bahwa revolusi mental yang kerap digaungkan Presiden Jokowi hanyalah slogan, tanpa dibuktikan dengan tindakan maupun kebijakan.

Alhasil, revolusi mental yang diharapkan meningkatkan kinerja jajaran Presiden Jokowi, justru dinilai membuat kinerja semakin ambyar.

"Karena revolusi mental hanya slogan, retorika, ceramah-ceramah dan seminar-seminar, bukan tindakan, kebijakan dan perbaikan sistem. Hasilnya: semakin rusak dan ambyar," sentil Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Selasa (14/3/2023).

Kritikan pedas Rizal Ramli itu pun langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah meraih ratusan tanda suka dan menuai pro kontra.

Sebagian warganet tampak mengkritik pandangan Rizal Ramli tersebut. Namun, tak sedikit juga yang membela dan mendukung pernyataannya seputar revolusi mental tersebut.

"Di mana-mana di negara demokrasi, tugas netizen mengawasi kekuasaan. Tugas buzzer mengawasi pengkritik kekuasaan," komentar warganet.