Kemenkominfo Bersama UIN Ar-Raniry Gelar Literasi Digital Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyelenggarakan Literasi Digital Sektor Pendidikan secara luring di Aula Auditorium UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh yang diikuti lebih dari 650 peserta yang hadir secara langsung daribeberapa program studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menjalin kerja sama dalam kegiatan literasi digital, serta beberapa stakeholder. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program Literasi Digital Sektor Pendidikan terutama pada Perguruan Tinggi dan menambah kerja sama serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat.

Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”.

Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk meliterasi masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Prof.  Khairuddin Mengatakan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan bagi semua orang. Namun  kebutuhan ini bukanlah sesuatu yang dharuriyat, tetapi kalau tidak mengikutinya maka akan tertinggal. “Menghadapi tantangan abad modern, setiap orang kini harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai, diiringi dengan kecakapan literasi digital serta penguasaan terhadap TIK,” tegasnya.

Khairuddin juga menegaskan bahwa literasi digital tersebut berkaitan erat dengan dunia pendidikan. “Begitu pentingnya literasi digital dewasa ini, mengharuskan kecakapan literasi digital ditanamkan pada masyarakat melalui dunia pendidikan, karena generasi muda merupakan pengguna teknologi digital yang sangat aktif. Posisi peserta didik sebagai pengguna teknologi pun memerlukan kecakapan atau keterampilan tersendiri yang ditunjang dengan pondasi literasi yang kokoh agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran,” tuturnya.

Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Bambang Tri Santoso mengatakan, toleransi menjadi hal yang difokuskan Kemenkominfo untuk membentuk ruang digital yang sehat dan ramah. “Selain menyediakan atau membangun infrastruktur internet, Kemenkominfo juga berusaha membangun lingkungan yang ramah agar aktivitas digital berjalan dengan baik. Oleh karena itu, membangun rasa toleransi merupakan hal yang sangat kami usahakan saat ini melalui literasi digital,” tuturnya.

Bambang juga menekankan bahwa kondisi toleransi yang rendah menyebabkan munculnya penyakit digital seperti hate speech, cyberbullying, dan juga penyebaran hoaks. “Ingat internet dan sosial media adalah ranah publik yang dapat dilihat oleh semua orang, kebanyakan netizen menganggap dunia siber berbeda dengan dunia nyata, jadi tidak perlu etika disana. Padahal ketika di dunia maya dan di dunia nyata sama halnya kemudian juga sama juga halnya di ranah hukum. Oleh karena itu, Biasakan Tabayyun sebelum menyebarkan informasi ataupun berkomunikasi di ruang digital,” jelasnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry,  Dirhamsyah dalam materinya mengenai peluang dan tantangan dalam transformasi digital pada perguruan tinggi mengatakan  “Sebagai user (pengguna), literasi digital, Islam dan kita harus bisa diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa memahami dan memaknai 4 pilar literasi digital dapat mengacu kepada petunjuk dan pedoman yang bukan sekedar bersumber dari pengetahuan umum semata, tapi juga merujuk kepada pengetahuan Islam,” ujarnya.

Sejalan dengab itu, Kepala Bidang Layanan E-government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Hendri Dermawan menjelaskan mengenai kolaborasi pemerintahan Aceh dan masyarakat dalam mewujudkan internet positif. Menurut Hendri, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan internet positif tidak akan mencapai titik maksimal bila tidak adanya andil dari masyarakat. “Kita tahu bahwa untuk mewujudkan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi juga menjadi tugas kita semua, baik itu di dunia pendidikan, di dunia bisnis atau masyarakat sekalipun. Oleh sebab itu, tugas kita kedepannya adalah berkolaborasi untuk mengantar masyarakat Aceh masuk ke ruang digital yang baik,” pungkasnya.