Larangan Jokowi Soal Buka Puasa Bersama Menunjukkan Tidak Konsistennya Pemerintah Membuat Aturan, Mengapa Demikian?

Publik dibuat heboh dengan surat edaran atau kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Buka Puasa Bersama (Bukber). Diketahui, larangan tersebut ditunjukkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

Mengenai hal ini, Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat blak-blakan menyebut aturan ini menunjukkan tidak konsistennya pemerintah dalam membuat aturan. Hal ini ia sandarkan pada narasi pemerintah yang sebelumnya melonggarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi, namun saat ramadan ini justru terbalik.

“Kalau kita lihat narasi pemerintahan selama ini kan narasi pelonggaran dan pemulihan ekonomi, kemudian yang harusnya narasi ini konsisten dengan surat ini menunjukkan tidak konsisten pemulihan ekonomi,” ujar Achmad saat jadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One, dikutip dari kanal Youtube tvOneNews, Jumat (24/3/23).

Baca Juga: Presiden Dikhawatirkan Dapat Julukan Anti-Islam Soal Larangan Buka Puasa Bersama, Yaqut Jelas Nggak Terima: Jokowi Sangat Peduli Islam!

Bagi Achmad, alasan kehati-hatian terkait aturan ini sangat tidak masuk akal untuk diterapkan.

Larangan ini menurut Achmad mengesankan bahwa pemerintah mengimbau ke sekelompok pihak untuk hati-hati dan kelompok lain bebas melakukannya.

“Seolah-olah yang perlu hati-hati dan ada masyarakat yang tidak perlu hati-hati,” ungkapnya.

Karenanya, ia mengungkapkan pemerintah melalui larangan ini mengeluarkan suatu narasi yang sangat keliru sehingga perlu adanya klarifikasi bahkan pencabutan aturan.

“Ini satu narasi yang sangat keliru dan haris segera diklarifikasi kalau perlu dicabut larangannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingbau agar pejabat negri tidak menggelar buka puasa bersama di bulan Ramadan 1444 H.