Nyalahin Covid-19 Lagi, Enggak Masuk Akalnya Larangan Bukber Pejabat ala Jokowi: Wajar Jadi Bahan Gibah Rakyat

Karenanya, Luqman menekankan, bersatu dalam perbedaan menjadi daya ikat dari Indonesia sendiri.

Apalagi, saat melihat surat larangan yang ditandatangani Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, 21 Maret 2023, tidak ada menyebut apapun soal gaya hidup pejabat sebagai alasan larangan buka puasa bersama.

Baca Juga: Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS Curiga Ada yang Bisiki Jokowi: Jangan-jangan...

Surat ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan atau Lembaga. Berisi penanganan Covid-19 masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi.

Surat juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menindaklanjuti larangan tersebut kepada Gubernur, Bupati, serta Wali Kota.

"Artinya, memang tidak disebutkan soal gaya hidup pejabat, yang belakangan menuai sorotan, untuk melarang bukber. Jadi yang sifatnya kebersamaan jangan dilarang lah. Jangan sampai mengeluarkan aturan yang mendiskreditkan kelompok dan agama tertentu," imbaunya.

Luqman pun menilai wajar ketika masyarakat akhirnya memberi cap dan mengolok-olok presiden yang tidak berpendirian akibat surat tersebut.

Baca Juga: Pedas! Larangan Buka Puasa Bersama Dinilai Bukti Nyata Jokowi Islamophobia Akut

"Saya setuju dengan pendapat bahwa kebijakan larangan buka puasa bersama itu dapat menjadi bahan untuk memberi cap kepada Presiden Jokowi. Bukan hanya itu, sebagian masyarakat mengolok-olok Pemerintah yang tidak punya pendirian," ingat dia.