Dapat Dijadikan Pengganti BBM, Ini Potensi Minyak Jelantah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Research Director Traction Energy Asia, Sudaryadi Yadi menyebut minyak jelantah bernilai untuk mendorong upaya pemerintah dalam masa transisi energi. 

Menurutnya, minyak jelantah menawarkan suatu peluang yang menarik karena sebagai limbah minyak jelantah tidak memiliki biaya produksi dan besarnya permintaan pasar terutama dari Eropa dan Amerika.

"Minyak jelantah menjadi komoditas yang dihargai sebagai bahan baku untuk bahan berbagai jenis biofuel mulai dari biodiesel, marine fuel oil, hingga bio avtur, makanya dalam konteks ini prosesi minyak jelantah sebagai bahan bakar rendah karbon yang sangat strategis," ujar Sudaryadi dalam diskusi virtual, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga: Tahun 2022 Jadi Pelajaran untuk Mereformulasi Kebijakan BBM

Sudaryadi menilai bahwa penggunaan minyak jelantah untuk bahan baku biofuel juga tidak akan mengancam masalah ketahanan pangan.

Penggunaan minyak jelantah sebagai biofuel akan menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan karena emisi minyak jelantah yang rendah. 

Selain itu, konsumsi minyak goreng begitu tinggi, maka produksi minyak jelantah diperkirakan antara 6,8 juta kiloliter setiap tahun yang berasal dari konsumsi minyak goreng, namun sayangnya minyak jelantah di dalam negeri belum diatur secara baik.

"Selama ini minyak jelantah masih banyak dibuang di saluran pembuangan rumah tangga atau terjadi penyalahgunaan untuk dimurnikan dan dikonsumsi lagi yang itu sebetulnya tidak sehat dan sangat berbahaya," ujarnya.

Lanjutnya, melihat potensi ketersediaan yang melimpah, sudah saatnya kepentingan minyak jelantah sebagai bahan baku biofuel rendah karbon perlu didayagunakan.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu segera menyusun regulasi tata kelola minyak jelantah, termasuk tata niaga untuk menetapkan harga kompensasi atas pengumpulan minyak jelantah.

"Kebijakan tata kelola minyak jelantah sangat mendesak untuk mengurangi ketergantungan atas fluktuasi harga minyak solar dan minyak sawit di pasar internasional yang nantinya bisa memberikan dampak negatif terhadap ketahanan energi dan fiskal di APBN," tutupnya.