Tahun 2022 Jadi Pelajaran untuk Mereformulasi Kebijakan BBM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti  Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Imaddudin Abdullah mengatakan bahwa seharusnya kejadian pada tahun 2022 menjadi pelajaran penting untuk dapat mereformulasi kebijakan terkait energi.

"Tahun 2022 menjadi pelajaran bagaimana kita penting untuk mereformulasi kebijakan BBM ataupun energi," ujar Imaduddin dalam diskusi virtual, Senin (27/3/2023).

Hal tersebut penting untuk dilakukan lantaran kenaikan harga energi global telah memberikan dampak negatif, tidak hanya inflasi dan daya beli masyarakat tapi juga terhadap keuangan atau APBN.

Baca Juga: Teknologi Bukan Kunci Utama Pengendalian BBM Subsidi 

Dengan begitu, daya APBN untuk memberikan kontribusi untuk anggaran lainnya yang memiliki dampak secara langsung terhadap pembangunan menjadi lebih menurun.

"Ini hal yang menjadi pelajaran penting walaupun pada satu sisi terjadi penurunan harga energi di level global, tapi bagaimanapun juga kita tetap harus mewaspadai karena dunia dalam posisi penuh ketidakpastian, bisa kapan pun harga mengalami kenaikan," ujarnya.

Adapun urgensi reformulasi kebijakan tersebut ada tiga hal, salah satunya adalah kondisi Indonesia yang merupakan negara net importir minyak mentah dunia. 

Begitu pun dengan penyaluran BBM JBKP yang cenderung tidak tepat sasaran, begitu juga dengan kondisi peraturan hukum tidak efektif, sehingga jumlah penyalahgunaan juga semakin tinggi dengan kerugian total semakin tinggi.

Imaduddin mengatakan ada beberapa opsi untuk melakukan kebijakan subsidi BBM, tapi perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang terbagi menjadi tiga aspek. 

"Pertama, penghematan fiskal sejauh apa, kemudian implementasi dan keadilan, ini penting karena setiap kenaikan BBM akan memberikan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, sehingga perlu dipikirkan sejauh mana ini bisa memberikan dampak yang tidak terlalu berat bagi masyarakat," ucapnya.

Lanjutnya, dalam menentukan reformulasi kebijakan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, meskipun begitu tetapi harus disertai penguatan regulasi dan komitmen.

"Karena bagaimanapun kita perlu menguatkan komitmen untuk melakukan reformasi kebijakan BBM," tutupnya.