Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi RI atas EUDR kepada Petani Sawit

Pemerintah menggelar dialog untuk mendengarkan aspirasi penolakan dari perwakilan petani kecil kelapa sawit atas EU Deforestation Regulation (EUDR). Dialog yang dilaksanakan di Jakarta (29/3) tersebut bertujuan menciptakan pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan.  

Dialog dihadiri sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku), Santri Tani Nahdlatul Ulama, dan Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.

Baca Juga: Biodiesel Berbasis Sawit Mampu Kurangi Impor Solar Ratusan Triliun

Ketua Umum APKASINDO, Gulat Manurung, menyampaikan bahwa EUDR sangat memojokkan sawit sebagai sumber penghidupan bagi 17 juta petani dan pekerja sawit.

Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Direktur PPKKI, dan Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, "Pemerintah Indonesia konsisten untuk menyuarakan penolakan terhadap EUDR melalui berbagai upaya diplomasi sejak proposal regulasi ini bergulir pada akhir tahun 2021."

Perlu diketahui, EUDR merupakan rancangan regulasi yang dimiliki oleh Uni Eropa yang bertujuan mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap 7 komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit. Kewajiban ini adalah untuk membuktikan bahwa komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa merupakan komoditas yang bebas deforestasi. Regulasi ini diperkirakan akan diadopsi pada Mei/Juni 2023.

Melansir laman resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (29/3), dalam menyuarakan penolakan terhadap EUDR, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi, antara lain:

1. Menteri Perdagangan RI telah bersurat kepada 27 Menteri Perdagangan negara anggota Uni Eropa dan Executive Vice President yang juga Commissioner for Trade;
2. KBRI Brussel menginisiasi joint letter yang ditandatangani oleh 14 like-minded countries yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, Presiden Parlemen Eropa, dan Perutusan Tetap Rep. Ceko untuk Uni Eropa selaku Presidensi Dewan Uni Eropa;
3. Upaya diplomasi di berbagai forum di World Trade Organization (WTO) maupun Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC);
4. Upaya di berbagai pertemuan bilateral di seluruh tingkat baik tingkat teknis hingga Presiden.