Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

16 Kali Kalah Enggak Bikin Kapok Moeldoko Coba Kudeta Demokrat, AHY: Hukum di Indonesia Pancaroba...

16 Kali Kalah Enggak Bikin Kapok Moeldoko Coba Kudeta Demokrat, AHY: Hukum di Indonesia Pancaroba... Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa produk hukum di Indonesia saat ini tengah mengalami musim pancaroba. Hal tersebut dia ungkap berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 3 Maret 2023 lalu.

Padahal, kata AHY, pihaknya telah memenangkan gugatan terkait perebutan Partai Demokrat. Dia mengklaim, kubunya telah menang 16 kali melawan Moeldoko di pengadilan.

Baca Juga: 80 Jenderal Purnawirawan TNI/Polri Usulkan Anies-AHY untuk Pasangan Sipil-Militer

"Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba, tidak menentu. Ada ketidakpastian hukum baru-baru ini," tegas AHY dalam Konferensi Persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4/23).

Dia juga menuturkan ada beberapa putusan hukum yang dinilai cacat. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024 salah satunya.

AHY menduga, ada kemungkinan beberapa putusan pengadilan yang diintervensi pihak tertentu. Dia menilai, pihak yang mengintervensi berasal dari elite dan penguasa negeri.

"Ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Tekanan dan kepentingan politik ini Bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum, dunia olahraga kita pun kena imbasnya," katanya.

Baca Juga: Ditanya Terkait Perintah Megawati Hingga Rasanya Telah Menghancurkan Mimpi Indonesia, Mata Ganjar Berkaca-kaca

"Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia ditambah masa persiapan 3 tahun agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20 harus kandas hanya karena kepentingan politik pihak tertentu," tambahnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: