Penolakan Ganjar dan Koster Disebut Perintah Ketum PDIP, Dandhy Laksono Ungkit 'Apartheid ala NKRI' di Era Megawati

Penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia disebut sebagai salah satu alasan terkuat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Batalnya posisi Indonesia itu mengecewakan banyak pihak.

Para pihak yang menyuarakan penolakan terhadap timas Israel lantas menjadi sorotan. Paling nyaring, penolakan datang dari dua kepala daerah, yakni Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Bakal Jelaskan Alasan Tolak Timnas Israel, Netizen Minta Ganjar Jangan Disalahkan: Dia Hanya Boneka!

Kedua kepala daerah itu merupakan kader PDIP, petugas partai dari partai yang dinahkodai Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri. Anak dari Soekarno inilah yang disebut memerintahkan anak buahnya melakukan penolakan tim Israel di Piala Dunia.

Merujuk dari pernyataan Ganjar, penolakan tersebut merupakan amanat Soekarno yang menolak mengakui Israel.

Merespons hal itu, Jurnalis Investigasi Dandhy Laksono angkat suara. Ia mengungkit kelakuan Mega saat menangani konflik di Aceh. "Saat jadi presiden, dia bikin Darurat Militer di Aceh (2003-2005)," ungkapnya, dikutip dari cuitannya di Twitter, Senin (3/4/2023).

Saat itu, kata Dandhy, Mega mengirim 40 ribu pasukan. Selain itu, mengganti ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Aceh.

"Mengganti warna dan ukuran KTP orang Aceh menjadi 'Merah Putih' sehingga di mana-mana orang Aceh bisa langsung dikenali dari KTP-nya," ujarnya.

Baca Juga: Demi Naiknya Elektabilitas, PDIP Ambil Sikap Tolak Timnas Israel? Begini Kata Hasto, Simak!

Karena itu, ia menyebutnya apartheid, sebuah sistem atau hukum pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah. "Apartheid ala NKRI," tandas Dandhy.