Tidak Ada Data Acuan yang Valid, Legislator Tolak Kebijakan Impor Bapanas: Salah Kaprah!

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.

Penolakan ini terjadi karena menurutnya saat ini tidak ada yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan saat ini masih berbeda. Untuk itu, menurutnya kebijakan ini kebijakan salah kaprah.

"Kebijakan impor ini menurut saya kebijakan salah kaprah karena didasari atas data yang tidak valid. Masing-masing pengelola baik ID food maupun badan pangan beda-beda datanya," katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Salat Id di JIS Tahun Lalu Semarak, PKS Minta Tradisi Baik Anies Berlanjut: Bagusnya Hal Positif Dipertahankan

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu pun mengusulkan untuk membentuk Tim Panja atau mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan data yang akan dijadikan acuan oleh pengelola pangan.

"Soal-soal data ini biar clear. Data mana yang kita jadikan acuan? Kalau betul kita tidak percaya kepada BPS, lantas data apalagi yang perlu kita pakai yang perlu kita percaya? Nah Kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan. Mari kita sepakati bersama-sama. Undang semua stakeholder Komisi IV yang bicara tentang pangan ini," tuturnya.

Lanjutnya, diskusi mengenai data ini perlu dilakukan untuk menentukan data acuan yang menjadi penentu kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan nantinya.

Baca Juga: Pak Jokowi, Harga Beras Masih Naik di 60 Kota

"Kita sepakati ini data acuan kita, ini acuan produksinya dan kebutuhannya. Sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor kita tidak kemudian saling menyalahkan. Karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, saya tidak setuju kebijakan impor," pungkasnya.