Sempat Viral Karena Sebut Pegawai Kemenkeu Isinya Iblis, Bupati Meranti Muhammad Adil Kena ‘Ciduk’ KPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil diketahui baru saja ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/4/2023) malam WIB. 

Dia terkena operasi tangkap tangan (OTT) bersama puluhan orang lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Adil adalah salah satu Bupati yang sempat viral karena pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis hingga menyinggung soal angkat senjata terhadap pemerintah pusat.  

Adil melontarkan pernyataan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada 8 Desember 2022.

Salah satu pembicara dalam acara itu adalah Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Bupati Meranti yang Ditangkap KPK atas Kasus Korupsi Bukan Kader

Saat gilirannya menanggapi pemateri, Adil menyebut bahwa pemerintah pusat telah memperlakukan wilayahnya secara tidak adil ihwal kebijakan dana bagi hasil (DBH) minyak. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak, namun penerimaan DBH malah menurun.

Padahal, menurut Adil, sejak terjadi perang antara Rusia melawan Ukraina, harga minyak dunia melonjak sampai di atas 100 dolar AS per barel dari sebelumnya dengan proyeksi 70 dolar AS per barel. 

Adil mengaku telah berupaya mendapatkan DBH lebih besar dengan cara berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebanyak tiga kali, tapi tak mendapatkan jawaban memuaskan.

Adil lantas bertolak ke Bandung untuk menemui staf Kemenkeu agar DBH Meranti naik. 

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," kata Adil.

Jika keadaannya terus seperti ini, Adil meminta pemerintah pusat berhenti mengambil minyak bumi di Meranti. 

"Gak papa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami daerah miskin, karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun gak papa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata politisi PDIP itu.