Pemerintah Kena Tipu Tiongkok Soal Bunga Rendah untuk Proyek KCJB, Irwan Fecho: Ini Tanda Kegagalan Rezim

Warta Ekonomi, Jakarta -

Untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Cina dengan iming-iming bunga rendah. Sayangnya, pemerintah Negeri Tirai Bambu itu tiba-tiba tidak setuju menurunkan bunga ke angka 2% dari 4% dan hanya mandek di persentase 3,4%. Dalam hal ini, pemerintah Cina pun meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan jaminan.

Sebagai informasi, kabar tersebut disampaikan oleh (Menko Marves) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho, menyatakan pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat bakal membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit keuangan negara jika terus dilakukan.

"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat," ucap Irwan dalam keterangan di Jakarta belum lama ini.

Baca Juga: China Ingin Jadikan APBN sebagai Jaminan Proyek KCJB, Komisi V DPR: Bukti Pemerintahan Jokowi Terlalu Grasa-Grusu

Irwan justru mendorong pemerintah memperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah.

"Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan kreditur.  Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian rakyat dan negara ini," tutur politikus asal Kaltim itu.

Irwan menilai bengkaknya utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grusa-grusu.

"Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," tegasnya.

Baca Juga: Bunga Utang KCJB Mentok 3,4 Persen, Said Didu: Fakta Jebakan China Sudah Terjadi

Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan jebakan utang KCJB ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study yang dilakukan pemerintah

"Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah, yakni 2 persen," ujar Irwan.

Rayuan bunga rendah dari Cina itu kemudian disambut optimistis oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas.

"Sehingga kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," kata Irwan.

Baca Juga: Luhut Gagal Negosiasi Bunga Utang KCJB, Pengamat: Bagi China yang Penting Cuan dan Indonesia Cuma Objek

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan Cina terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat. Luhut menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp 18,2 triliun).

"Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengin lebih rendah lagi, ya, kita lihat lah. Insya Allah akan beres," kata Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, diberitakan Antara beberapa waktu lalu.

Baca Juga: 9 Poin Penting Hasil Kunjungan Menko Luhut ke Tiongkok, Salah Satunya Bahas Kelanjutan KCJB

Pada saat itu, diungkap juga bahwa pemerintah Cina ingin penjaminan langsung oleh pemerintah RI melalui APBN, tetapi Indonesia ingin penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sehingga masih dinegosiasikan.