Situasi Keamanan Papua Jadi Siaga Tempur, MPR: Pakai Pendekatan Lunak dan Diplomasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa waktu lalu, terjadi penyerangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Distrik Mugi Mam, Nduga, Papua.

Adapun penyerangan KKB pada prajurit TNI menyebabkan tewasnya seorang prajurit yang berbuntut naiknya situasi keamanan di Papua menjadi siaga tempur.

Baca Juga: Dianggap Gak Peduli Nasib Anggotanya yang Tewas di Tangan KKB Papua, Pengamat: Mending Gabung Banser Aja Pak!

Menanggapi hal yang demikian Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan, mengatakan bahwa keadaan di Papua tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, makin banyak korban dari kalangan TNI, Polri, dan rakyat, yang berjatuhan.

Oleh karena itu, Sjarifuddin menegaskan, KKB Papua tidak boleh dibiarkan. Bila pemerintah betul-betul mengambil langkah yang tepat dan tegas, menurutnya, perlu didukung.

Pendekatan diplomasi dan pendekatan sosial bisa saja dilakukan, tetapi hal demikian juga perlu dilakukan secara tepat dan tegas. "Silakan saja melakukan pendekatan lunak dan diplomasi," kata Sjarifuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2023).

Dia menilai, persoalan inti tidak bisa didiamkan. Keadaan yang demikian dinilai akan membuat rakyat menjadi korban. "Kalau berlarut-larut bisa berbahaya bagi NKRI," ujarnya.

Kendati demikian, Sjarifuddin menilai memang pembangaunan di Papua gencar dan masif dilakukan oleh pemerintah, tetapi bisa jadi hal itu yang bukan yang dibutuhkan. "Persoalan utama dari mereka adalah aspirasi," ungkapnya.

"Yang krusial di sana adalah masalah kemiskinan, kesejahteraan, itulah yang membuat mereka ingin memisahkan diri dari NKRI," tambahnya.

Pembangunan yang ada disebut belum dapat mengetaskan faktor-faktor tadi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan memerlukan waktu yang panjang sedang kemiskinan dan ketidaksejaheraan sekarang yang dirasakan.